MANOKWARI – Kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat menuntut adanya peningkatan kualitas SDM yang merupakan pengguna dan pemanfaat teknologi tersebut. Karena itu, terselenggaranya kegiatan training dan edukasi Desain RAB Pembangunan Kampung bagi aparatur kampung di Kabupaten Manokwari merupakan langkah srategis untuk menjawab ketersediaan kebutuhan SDM yang handal.
“Kegiatan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari program prioritas dan unggulan Pemkab Manokwari dalam hal penguatan kapasitas pemerintah kampung serta pemanfaatan teknologi informasi digital sesuai dengan visi dan misi Bupati Manokwari,” ujar Bupati Manokwari, Hermus Indou, saat membuka Training dan Edukasi Sistem Informasi RAB Desain Pembangunan bagi aparatur kampung se-Kabupaten Manokwari, di Swiss-belhotel Manowari, Senin (28/03/2022).
Menurut Hermus, ketersediaan sistem yang baik akan menghasilkan output yang baik pula. Dan dengan adanya aplikasi tersebut, diharapkan dapat membantu mempermudah dan mempercepat pekerjaan penyusunan desain dan RAB serta meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam penyusunan tersebut.
“Sebaik apapun sistem yang dibangun, tidak terlepas dari kemampuan SDM yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, hal terpenting dari semua ini bukan tentang betapa canggihnya sistem informasi atau aplikasi yang dibangun, tetapi semua itu akan berjalan bila SDM mampu mengoperasikannya,’ tegasnya.
Oleh sebab itu, lanjut Hermus, para peserta diharaokan dapat mengikuti training selama empat hari itu dengan baik. Dengan demikian, bukan hanya aplikasi yang dibawa pulang ke kampung masing-masing tetapi juga ilmu dan pengalaman dari para narasumber dapat diserap dan diimplementasikan di kampung masing-masing dalam pelaksanaan pembangunan kampung ke depan.
Direktur Eksekutif Pusat Konsultasi Pemerintah Daerah (PKPD), Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, dalam sambutan tertulis yang disampaikan Manajer Operasional Provinsi Papua Barat, Jafar H. Syukur, mengatakan keterampilan dan kecakapan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi pada tataran praktikal ataupun operasional tidak hanya penting dalam menangani dan mengurus urusan-urusan pemerintahan desa yang bersifat administratf dalam melayani kepentingan masyarakat pada umumnya. Tetapi juga penting dalam mengadministrasikan keuangan kampung secara mudah atau simpel dan efisien.
“Terlebih lagi dengan relatif banyaknya bantuan Dana Desa yang digelontorkan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD pada satu sisi merupakan berkah yang patut disyukuri karena dengan bantuan dana yang relatif banyak itu banyak pula kegiatan yang dapat dilakukan untuk kepentingan masyarakat kampung di Kabupaten Manokwari. Namun pada sisi lain, relatif banyaknya bantuan Dana Desa akan meletakkan beban tanggung jawab yang semakin besar atau berat di pundak segenap aparat kampung untuk memanfaatkan dan mengelolanya secara transparan, tepat guna, atau sesuai dengan peruntukkannya dan akuntabel. Untuk itu, selain dibutuhkan SDM aparatur kampung yang menguasai teknologi informasi juga tidak kalah pentingnya adalah integritas SDM aparatur kampung itu sendiri,” tegasnya.
Dengan adanya Dana Desa yang relatif besar, lanjutnya, memberikan kemudahan-kemudahan juga sering menimbulkan godaan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan kampung, sehingga akan berhadapan dengan aparat penegak dengan proses hukum yang menyertainya.
Ke depan, menurut dia, bukan tidak mungkin di kampung-kampung akan banyak timbul kasus penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan kampung seiring dengan relatif banyaknya bantuan yang digelontorkan ke kampung-kampung. Dalam konteks inilah, kata dia, pentingnya training dan edukasi RAB desain pembangunan agar aparatur kampung memperoleh gambaran dalam merancang bangun RAB berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
“Dengan harapan seusai mengikuti training ini segenap aparatur kampung mampun mengaplikasikannya di kampung masing-masing, sehingga tata kelola anggaran kampung dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel serta tertutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan kampung,” tukasnya. (SM7)
