Manokwari – Pemkab Manokwari secara bertahap menerapkan pelayanan berbasis digital kepada ASN dan masyarakat. Hal itu dimulai dengan menerapkan transaksi digital dalam pembayaran gaji ASN dan honorer.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan era sekarang sudah berubah, sehingga masyarakat dan pemerintah daerah sudah harus beradaptasi dengan perkembangan global saat ini termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta digitalisasi.
“Karena itu, semua layanan kita di pemerintahan secara bertahap diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di semua perangkat daerah harus melaksanakan pelayanan secara online atau berbasis digital,” ungkap Hermus, Rabu (3/7/2024).
Hermus mengatakan ada banyak hal positif yang diperoleh dari pelayanan berbasis digital terutama efisiensi waktu pelayanan.
“Kita bisa menghasilkan banyak produk dalam satu kali pelayanan dan banyak orang terlayani dengan waktu yang singkat,” ungkapnya.
Dari aspek keuangan, lanjut Hermus, pelayanan berbasis digital dapat mencegah terjadinya kebocoran. Misalnya dari aspek pendapatan.
Menurut Hermus, Pemkab Manokwari telah bekerja sama dengan Bank Papua untuk pembayaran gaji pegawai.
“Karena itu, saya sudah sampaikan untuk gaji ASN atau tenaga honorer sekalipun tidak ada yang membayarnya secara manual. Kalau pembayaran secara manual, bendahara ambil uang baru bayar gaji pegawai satu persatu, itu berisiko terutama dari aspek keamanan,” katanya.
Hermus berharap semua perangkat daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Termasuk pelayanan kepegawaian sudah harus berbasis digital atau online.
“Misalnya untuk kepegawaian dan tata usaha, sekarang saya tanda tangan surat keputusan atau SK pengangkatan pegawai dan lain sebagainya sudah digital hari ini.
Jadi kita sudah bertransformasi,” imbuhnya.
Hermus menambahkan, banyak kabupaten dan provinsi lain di Indonesia yang sudah berubah dan beradaptasi dengan perubahan dunia. Manokwari sebagai ibukota provinsi sudah harus memulai memberikan pelayanan berbasis digital.
Saat ini, masih ada sekitar 15 perangkat daerah yang membayar gaji pegawai secara manual.
“Kita akan dievaluasi perangkat daerah mana yang belum untuk segera memberikan pelayanan berbasis digital atau online,” tandas Hermus. (SM7)
