MANOKWARI – Komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama pemerintah kabupaten dan BPJS Kesehatan dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) terus menunjukkan hasil yang positif. Sepanjang periode 2025 hingga 2026, cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Papua Barat tercatat stabil dan konsisten berada di atas 98%.
Capaian tersebut menandai keberhasilan Papua Barat dalam memperluas akses jaminan kesehatan bagi masyarakat. Saat ini, seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat telah berstatus UHC Non Cut Off, yang memungkinkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan secara langsung sejak terdaftar sebagai peserta JKN.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Dwi Sulistyono Yudo, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari sinergi dan kolaborasi yang terus diperkuat antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah di seluruh tingkatan.
“Cakupan kepesertaan JKN di Papua Barat tetap terjaga di atas 98% dan seluruh kabupaten telah mencapai status UHC Non Cut Off. Hal ini mencerminkan komitmen bersama pemerintah daerah dalam memastikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Dwi.
Ia menambahkan bahwa pencapaian UHC di Papua Barat tidak terlepas dari dukungan kebijakan pemerintah daerah, perencanaan penganggaran yang berkelanjutan, serta koordinasi lintas sektor yang berjalan dengan baik. Pemerintah daerah berperan aktif dalam melakukan pendataan penduduk, mengusulkan kepesertaan JKN, serta mengawal keaktifan kepesertaan masyarakat.
Seiring dengan itu, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kepesertaan JKN. Upaya tersebut didukung dengan kemudahan akses layanan melalui berbagai kanal non tatap muka seperti Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (PANDAWA) dinomor 08118165165, Mobile JKN, Viola, BPJS Keliling, dan BPJS Online, sehingga masyarakat dapat mengurus administrasi kepesertaan dengan lebih mudah dan cepat.
“Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan UHC, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga implementasi di lapangan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dwi menuturkan bahwa keberlanjutan status UHC Non Cut Off senantiasa dijaga melalui komitmen pengelolaan program JKN yang tertib dan berkesinambungan, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban iuran oleh pemerintah daerah.
“Pengelolaan iuran yang tertib dan terencana memastikan masyarakat dapat terus mengakses layanan kesehatan dengan lancar dan tanpa hambatan administratif,” jelasnya.
Dengan status UHC Non Cut Off, masyarakat Papua Barat kini memperoleh kepastian akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kondisi ini memberikan rasa aman dan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama BPJS Kesehatan berharap capaian UHC yang telah diraih dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, tidak hanya dari sisi cakupan kepesertaan, tetapi juga dari mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
“Kami berharap manfaat jaminan kesehatan ini dapat terus dirasakan oleh masyarakat Papua Barat, didukung dengan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara di seluruh fasilitas kesehatan,” pungkas Dwi.
Dengan kolaborasi yang terus terjaga dan komitmen bersama, Papua Barat optimistis dapat mempertahankan status UHC Non Cut Off serta menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. (SM)
