MANOKWARI – Wabah Covid-19 berdampak terhadap pencapaian target program dan kegiatan pemerintah. Akibat pandemik Covid-19, pendapatan asli daerah (PAD), termasuk di setiap perangkat daerah lingkup Pemkab Manokwari menurun drastis.
Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Manokwari, Albert Simatupang, mengakui, PAD Dinas PPerhubungan, Keluatan, dan Perikanan menurun drastic akibat pandemik Covid-19.
“Contohnya retribusi parkiran, baik di dermaga maupun di titik-titik yang kami sudah tetapkan sebagai parkiran. Dari hasil perhitungan kami per Oktober 2020 tidak mencapai 60 persen dari target yang sudah ditetapkan,” ujar Simatupang kepada wartawan di kantornya, Kamis (12/11/2020).
Dampak lainnya, kata Simatupang, yakni menurunnya penumpang transportasi laut dan darat. Untuk angkutan darat pada bus Damri dan angkutan umum, jumlah penumpang menurun drastis.
“Pertama mungkin karena ada pembatasan. Seharusnya satu baris itu tiga penumpang, yang sekarang karena Covid hanya satu penumpang setiap baris. Mungkin karena Covid ini pula masyarakat juga takut bepergian, sehingga terjadi penurunan. Demikian juga di kapal, khususnya kapal perintis di Dermaga Marampa. Dari manifes yang kami terima, penumpang kapal tidak mencapai 50 persen untuk setiap pelayaran. Yang ada 50 persen ke bawah,” ungkap Simatupang.
Hal yang sama dialami moda transportasi umum di Kabupaten Manokwari. “Taksi pun demikian. Mereka juga mengeluh, tapi kita mau buat bagaimana, situasi pandemik ini tidak hanya di sini tapi seluruh dunia,” sebutnya.
Tak hanya itu. Dampak lain pandemik Covid-19, lanjut Simatupang, yakni penurunan anggaran untuk dinas yang dipimpinnya dan semua perangkat daerah di Kabupaten Manokwari. Sebab, anggaran setiap perangkat daerah dipangkas 50 persen untuk penanganan Covid-19.
“Jika pandemik berlanjut sampai tahun depan, tentu situasi ini juga akan terjadi tahun depan,” sambungnya.
Simatupang menambahkan, pandemik Covid-19 juga berpengatuh terhadap program Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Manokwari. Sebelum pandemik, setiap tahun pihaknya mendapat alokasi anggaran Rp3-4 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, karena wabah Covid-19, pihaknya hanya mendapat hampir Rp2 miliar untuk pengadaan perahu dan alat tangkap ikan bagi nelayan. (SM7)
