JAKARTA, – Hari ini Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menemui Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam. Bamsoet meminta pemerintah segera mengambil langkah lebih tegas dalam menormalisasi keamanan di Papua.
“Kami di MPR mendorong Pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan terukur untuk normalisasi keamanan di Papua,” kata Bamsoet, Selasa (31/1/2023).
Bambang mengatakan pihaknya juga mendorong pemerintah untuk lebih gencar mensosialisasikan kesepakatan yang dimuat dalam kebijakan otonomi daerah dan dana otonomi khusus (otsus) di Papua. Kesepakatan itu terkait pendidikan dan kesehatan gratis.
“Tentu saja, diiringi juga peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, plus peningkatan sumber daya manusia dan pengajarnya di sana. Saya kira itu inti yang tadi kami bahas,” imbuhnya.
Mahfud mengatakan, dirinya menerima kedatangan Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, dan Ketua MPR For Papua Yorrys Raweyai. Mereka membahas tindak lanjut pengembangan Papua usai diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Mahfud mengatakan dalam pertemuan tersebut dibahas pula persoalan jangka pendek di Papua, yakni persiapan infrastruktur pemerintahan, dan pembentukan daerah otonom baru (DOB). Kemudian persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di empat DOB provinsi di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Berikutnya, dibahas pula tentang persoalan jangka panjang, salah satunya terkait masalah pendidikan di Papua. Dalam audiensi itu disepakati bahwa dalam dua pekan ke depan akan ada pertemuan secara khusus dan komprehensif terkait hal tersebut. [*]
