MANOKWARI – Dewan Adat Papua (DAP) III Doberay menyesalkan dugaan penembakan terhadap tiga warga sipil di kawasan Muara Aifat, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, jumat (14/8/2026).
Ketua DAP III Doberay Dr. Markus Waran, ST., M.Si., mengatakan informasi yang diterimanya terkait kronologi kejadian masih bersifat awal dan belum sepenuhnya dapat dipastikan. Namun, berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat adat setempat, disebutkan telah terjadi pemalangan dan dugaan penembakan yang melibatkan oknum aparat.
“Informasi yang lengkap kita belum tahu pasti. Tapi berdasarkan informasi dari masyarakat adat di sana bahwa ada pemalangan dan ada penembakan yang dilakukan oleh oknum aparat,” katanya, Jumat (14/8/2026).
Waran mengecam keras apabila informasi tersebut benar.
“Kalau informasi ini benar, maka kami kutuk dengan tegas tindakan tersebut. Tindakan yang membabi buta dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan,” tegasnya.
Dugaan penembakan disayangkan karena terjadi menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
Menurutnya, momen kemerdekaan seharusnya menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, keamanan dan partisipasi masyarakat dalam merayakan kemerdekaan, bukan justru diwarnai dugaan kekerasan terhadap masyarakat sipil.
“Menjelang hari kemerdekaan RI 17 Agustus 2026, kenapa baru terjadi hal seperti ini. Harusnya momen ini digunakan untuk mendorong partisipasi masyarakat memeriahkan kemerdekaan bukan sebaliknya mendapat intimidasi dan ditembak seperti begini. Negara macam apa ini?” ujarnya.
Sebelumnya, tiga warga sipil dilaporkan mengalami luka tembak dalam sebuah insiden di kawasan Muara Aifat, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, Kamis (13/8/2026) sekitar pukul 17.20 WIT.
Ketiga korban masing-masing Silvester Asem, Anike Fatie, dan Selviana Sory. Mereka dilaporkan mengalami luka tembak pada bagian tubuh berbeda.
Ketua DAP III Doberay berharap seluruh pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum adanya hasil pemeriksaan resmi. Namun, ia meminta aparat penegak hukum dan institusi Komnas HAM terkait segera mengusut peristiwa tersebut secara transparan.
Menurutnya, jika benar terjadi penggunaan kekuatan secara berlebihan terhadap masyarakat sipil, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
“Ini harus diusut secara terbuka. Masyarakat berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan. Jangan sampai masyarakat sipil menjadi korban dari situasi yang belum jelas,” harapnya. (SM)
