Manokwari – Bupati Manokwari, Hermus Indou, menyatakan mendukung program penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2022.
Namun sebelum digunakan, Bank Indonesia dan Bank Papua diharapkan melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada aparatur yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaannya.
Menurut Hermus, salah satu program nasional yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menjadi salah satu poin penilaian IETPD adalah penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
“Saya menyambut baik dan mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dan Bank Indonesia untuk penggunaan kartu kredit ini,” kata Hermus pada High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Senin (7/11/2023).
Hermus mengatakan, program tersebut akan sangat membantu pemerintah daerah dari sisi ketersediaan anggaran dan akuntabilitas penggunaannya.
“Untuk itu, pada hari ini saya selalu Bupati Manokwari akan mengeluarkan peraturan bupati terkait penggunaan dan pemanfaatannya oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari,” katanya.
Sebelum resmi digunakan, Hermus mengharapkan dukungan dari Bank Indonesia dan Bank Papua untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi yang massif kepada aparatur Pemerintah Kabupaten Manokwari yang akan diberi tanggung jawab dan kewenangan pengelolaannya.
Dengan demikian, tujuan dari program Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini dapat tercapai secara optimal.
Sebelumnya, Plt Kepala BPKAD Kabupaten Manokwari, Corneles Edwinson Wondiwoy, mengatakan, KKPD menjadi solusi bagi perangkat daerah jika Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terlambat dibagikan.
“Biasanya kalau DPA lambat dibagikan kita keluarkan SK UP (Uang Persediaan) untuk perangkat daerah,” katanya.
Namun dengan KKPD, lanjut Wondiwoy, perangkat daerah bisa memperoleh dana untuk operasional sambil menunggu DPA dibagikan.
“Limit maksimalnya sampai Rp200 juta. Ketika DAU dan dana lain masuk Bank Papua bisa langsung debet,” katanya.
Menurutnya, penggunaan KKP lebih praktis. Apalagi saat ini pemerintah sedang mendorong sistem pemerintahan berbasis digital. (SM7)
