MANOKWARI, – Pemkab Manokwari kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan daerah. Raihan opini WTP ini merupakan yang keempat kalinya secara berturut-turut.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, bersyukur karena Pemkab Manokwari kembali meraih opini WTP dari BPK.
“Puji Tuhan karena BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyajian laporan keuangan Pemkab Manokwari,” ujar Hermus usai menerima LHP BPK, Rabu (17/05/2023).
Menurut Hermus, BPK memberikan sejumlah catatan untuk ditindaklanjuti oleh Pemkab Manokwari dalam proses penatausahaan keuangan daerah di Kabupaten Manokwari.
“Beberapa catatan yang diperhatikan adalah terkait kualitas perencanaan dan penganggaran serta belanja daerah yang juga memperhatikan aspek mandatory spending terhadap beberapa urusan prioritas yang menjadi amanat UU yaitu pendidikan dan kesehatan termasuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Itu menjadi arahan dari BPK RI,” ungkapnya.
Diakui Hermus, beban belanja gaji ASN Kabupaten Manokwari menjadi tantangan yang harus diperhatikan ke depan. Di samping itu ada beberapa langkah teknis dalam aspek keuangan yang memang akan ditindaklanjuti oleh Pemkab Manokwari dalam penatausahaan keuangan daerah.
Baca Juga: Diiringi Tarian Papua dan Nusantara, DPC PDI-P Manokwari Mendaftarkan Bakal Caleg ke KPU
Hermus berharap ke depan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan daerah Kabupaten Manokwari kualitasnya jauh lebih baik. Selain itu, berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan berbagai permasalahan daerah yang dihadapi selama ini baik kemiskinan, pengangguran, dan stunting.
“Kita juga berharap hal-hal yang menjadi prioritas nasional dan daerah dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Manokwari sebagai pusat peradaban dan ibukota provinsi Papua Barat juga mendapatkan perhatian dalam proses perencanaan dan penganggaran,” tukasnya. (SM7)
