MANOKWARI – Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang digulirkan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) ternyata hanya dinikmati elite birokrasi, dan harus di proses dan dipenjarakan karena telah mengambil hak rakyat kecil.
Senator asal Papua Barat, Filep Wamafma dengan tegas mengatakan, kalau dana Otsus yang dikucurkan pemerintah pusat lebih di kuasai elit birokrasi dimana cara untuk mengambil dana tersebut, dengan mendirikan Yayasan-yayasan.
“Jadi uang Otsus itu yang dijadikan sebagai dana hibah, para elit-elit di birokrasi, mereka bentuk Yayasan dan ambil dana itu,” Ungkap Senator Filep Wamafma, Jumat (11/6/2021).
Bahkan kata Filep, Yayasan-yayasan yang dibentuk para elit birokrasi, bukan hanya sekali mendapatkan dana hibah.
“Jadi yang mengacaukan dana otsus, itu dari elit birokrasi, pimpinan daerah, pimpinan OPD, saya punya data, makanya saya telah minta kepada Kapolri, KPK, Kejaksaan bentuk tim investigasi dan tangkap mereka yang menyalahgunakan anggaran tersebut.
Diakui Filep, 20 tahun dana otsus telah digulirkan pemerintah pusat, namun ada yang menyalahgunakan dana tersebut, hal ini dikuatkan dengan pembagian yang tidak memiliki standar yang akurat.
“Dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dana otsus tentang pembagian, itu suka-suka dalam pembagian. Provinsi berapa, kabupaten berapa. Dan yang lebih parah lagi, dana otsus di gabung dengan APBD, sehingga belanja pegawai, jasa semua masuk, untuk anggaran otsus tidak jelas programnya,” katanya.
Jika dihitung dana otsus yang dikucurkan pemerintah pusat, bagi Filep mencapai ribuan triliun, namun yang menikmati anggaran tersebut hanya kelompok-kelompok tertentu.
“Jadi yang dapat dana otsus yang dikemas lewat dana hibah, pasti itu-itu saja. Kalau bukan suaminya, istrinya atau anaknya atau saudaranya. Masakan pejabat dapat dana hibah, pengusaha dapat, silakan teman-teman tulis dan selidiki, bahkan satu pejabat di provinsi, punya dana hibah 4-5 kali,” ungkap Filep mengakhiri jumpa pers dengan awak media. (SM13)
