Manokwari – Menjelang perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI dan pelaksanaan Pilkada serentak, masyarakat diimbau untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di kabupaten Manokwari. Masyarakat diingatkan untuk tidak membuat pernyataan atau tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Kepala Subsuku Moile, Septinus Sayori, mengatakan untuk menjaga situasi keamanan yang kondusif masyarakat perlu mengontrol pernyataan agar tidak melukai perasaan atau menyinggung masyarakat lain.
“Jangan ada yang bicara bahasa yang tidak diinginkan, yang mengancam orang lain. Penjualan minuman keras juga dihentikan agar tidak memicu keributan. Saya juga berharap untuk bijak menggunakan media sosial, jangan menyinggung orang lain atau suku, atau pihak lain di media sosial karena ini juga menjelang pelaksanaan Pilkada,” ujarnya.
Diapun mengajak masyarakat untuk menjaga nama baik Manokwari sebagai Kota Injil dan menjaga nama baik pemerintah daerah.
“Mari kita jaga Manokwari ini untuk semua dan semua untuk Manokwari dan kita juga harus menjaga pemerintah kabupaten Manokwari dengan menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu stabilitas keamanan,” tandasnya.
Ketua Dewan Adat Subsuku Hatam, Natalius Muid, juga mengajak masyarakat menjaga situasi kemtibmas menjelang pelaksanaan Pilkada 2024.
“Saya mengimbau semua masyarakat untuk menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang akan mengganggu stabilitas pemerintahan dan keamanan di kabupaten Manokwari,” katanya.
Tokoh pemuda Arfak, Yusak Sayori, pun mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kamtibmas menjelang HUT RI dan Pilkada 2024.
“Semua elemen masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas keamanan di kabupaten Manokwari. Dengan demikian, kita memberikan nilai positif bahwa kita mampu menjaga stabilitas keamanan. Saya minta jangan melakukan provokasi, membuat pernyataan di media seolah-olah daerah ini tidak aman,” katanya.
Dia juga meminta pihak-pihak yang diduga memiliki bekingan politik untuk tidak membuat pernyataan yang menyerang individu pemimpin.
“Kita mau situasi aman, sehingga kita minta lembaga manapun untuk tidak menciptakan konflik dengan mengeluarkan pernyataan di media yang menyudutkan orang, kelompok, suku, atau pimpinan. Mari saling menghargai, jangan keluarkan statement di media yang memprovokasi situasi, melakukan diskriminasi terhadap para pemimpin saat ini,” tegasnya.
Jika ada indikasi masalah hukum, dia meminta untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum. Sebab semua anggaran baik APBN maupun APBD tidak diberikan begitu saja oleh negara tapi diikuti dengan pengawasan.
“Karena itu, kita minta pihak-pihak tertentu yang kami nilai ada kepentingan atau boncengan politik, sehingga menyudutkan pemimpin kita hari ini. Itu yang kita harapkan tidak mengeluarkan statement yang bisa menimbulkan masalah. Kalau ada indikasi masalah hukum, sudah ada lembaga hukum yang bertanggung jawab, sehingga kita minta pihak tertentu yang diboncengi dengan kepentingan politik kalau bisa dihentikan supaya kita sama-sama ciptakan situasi dan stabilitas keamanan,” pungkasnya. (SM7)
