PBD, SORONG – Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, Philmona Maria Yarollo, S.Sos., M.Si., secara resmi membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Satgas Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dan anggota Satgas dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, Koordinator Program Manager Satgas Stunting Provinsi beserta team, serta Technical Assistance Satgas Kabupaten/Kota. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satgas Stunting selama tiga tahun terakhir dan mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di tingkat daerah.
Dalam laporan penyelenggaraan yang disampaikan oleh Bapak Jimmy Ampulembang, SE, selaku Ketua Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga, Advokasi KIE, dan Kehumasan Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, disebutkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 4 orang anggota Satgas dari Provinsi dan 10 orang anggota Satgas dari kabupaten/kota. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayah tersebut.
Dalam arahannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, Ibu Philmona Maria Yarollo, menekankan bahwa tahun 2024 merupakan tahun terakhir bagi Satgas Stunting di BKKBN sebelum ada perubahan nomenklatur dan kebijakan yang akan datang, termasuk rencana transformasi BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Beliau menyampaikan pentingnya menjaga sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya penurunan stunting, serta memastikan bahwa seluruh program dan intervensi stunting dilaksanakan secara optimal.
“Evaluasi ini tidak hanya mencakup kinerja selama satu tahun terakhir, tetapi juga merefleksikan tiga tahun keberadaan Satgas Stunting di BKKBN. Kami berharap dari hasil evaluasi ini dapat ditemukan solusi atas kendala-kendala yang dihadapi oleh Satgas di tingkat kabupaten/kota, sehingga target penurunan stunting yang telah ditetapkan secara nasional maupun provinsi dapat tercapai,” ujar Ibu Philmona.
Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) yang sedang berlangsung. “Mohon untuk terus mengawal pelaksanaan Survey Status Gizi ini agar berjalan maksimal. Survei ini sangat penting karena akan menjadi acuan utama dalam menentukan angka stunting di Papua Barat dan Papua Barat Daya,” tambahnya.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang konkret dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna mencapai target penurunan stunting yang telah ditetapkan pemerintah. Melalui kolaborasi yang kuat antara BKKBN dan pemerintah daerah, program percepatan penurunan stunting di Papua Barat dan Papua Barat Daya diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. (SM)
