Manokwari – Penyidik Polda Papua Barat telah melayangkan surat panggilan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah – BKD terkait pemeriksaan 771 Aparatur Sipil Negara – ASN dalam lanjutan proses hukum dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan CPNS.
Plt Kepala BKD Papua Barat Muhamad Tawakal dikonfirmasi mengatakan, hal ini sebaiknya ditanyakan ke Sekda Papua Barat.
“Bisa tanyakan langsung ke bapa sekda,” kata Muhammad Tawakal melalui aplikasi perpesanan saat dikonfirmasi Kamis (1/2/2024).
Sementara, Direktur Reserse Kriminal Umum – Ditreskrimum Polda Papua Barat Kombes Pol Novia Jaya mengatakan, pihaknya sudah mengirim surat panggilan kepada Kepala BKD Papua Barat.
“Kita juga baru memanggil kepala BKD propinsi untuk jadi saksi karena ada beberapa pertanyaan dari JPU yang akan kita tindak lanjuti,” jelas Kombes Pol Novia Jaya Kamis (1/2/2024).
Novia mengaku terkait pemeriksaan 771 ASN Papua Barat sejauh ini ada kendala yang dihadapi.
“Memang ada kendala karena beberapa saksi yang kita panggil tidak hadir,” jelas Novia.
Dia mengaku sejauh ini dari 771 ASN yang sudah diperiksa sekitar puluhan orang. Sebagian tidak memenuhi panggilan sehingga pihaknya akan melakukan pemanggilan ulang.
“Kita akan lakukan pemanggilan ke 2,” tegasnya.
Novia berharap mereka yang dipanggil oleh penyidik Ditreskrimum Polda Papua Barat dapat kooperatif.
“Saya minta agar Koperatif memenuhi panggilan,” ujarnya.
Sebelumnya, Polda Papua Barat telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen dalam rangka pengangkatan dari Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS. Berkas 9 tersangka dilakukan tahap 1, hanya saja Jaksa mengembalikan berkas untuk dilakukan perbaikan oleh penyidik Polda. (SM)
