MANOKWARI – Memasuki Era New Normal di awal bulan Agustus ini, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly melaksanakan apel secara nasional melalui aplikasi zoom. Pelaksanaan apel ini bertujuan untuk memberi penguatan aparatur sipil negara Kemenkumham di Era New Normal dan Pembangunan Zona Integritas bagi 520 satuan kerja, menuju WBK/WBBM tahun 2020.
Apel tersebut juga diikuti oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat yang dihadiri Kepala Kanwil Kemenkumham, Anthonius M. Ayorbaba, Kepala Divisi Administrasi, Jonny P. Simamora, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Asep Sutandar, serta seluruh Pejabat Administrator dan Pengawas, Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkumham Papua Barat (Manokwari).
Mengawali pelaksanaan apel, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto, dalam penyampaiannya menjelaskan tujuan apel memberikan pembekalan dan penguatan kembali tentang peran dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Intergitas dalam mengimplementasikan pelaksanaan pembangunan Zona Intergitas di Era New Normal.
Sebagaimana diketahui Tahun 2019, Kementerian Hukum dan HAM dari 139 Satuan Kerja yang diusulkan, berhasil mendapatkan 43 Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas, dengan 39 Satuan Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 4 Satuan Kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada Tahun 2020 Kemenkumham akan mengusulkan 520 Satuan Kerja kepada Kementerian PAN dan RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN). Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan untuk memastikan sebanyak-banyaknya satuan kerja yang diusulkan berhasil mendapatkan predikat WBK maupun WBBM.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dalam arahannya memerintahkan seluruh tim kerja melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala memantau hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan hasilnya harus menunjukkan Trend Positif, sehingga pada saat penilaian akhir oleh Tim Penilaian Nasional (TPN) semua kriteria yang dipersyaratkan dapat dipenuhi.
Untuk mewujudkan Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kemenkumham, Yasonna berharap seluruh aparatur Kemenkumham termotivasi dan lebih terpacu untuk terus bekerja lebih keras lagi dan yang paling utama adalah meningkatkan dan menjaga integritasnya. Dengan demikian seluruhnya terbebas dari praktek perbuatan tercela yang dapat mencederai amanah rakyat.
“Semua ASN Kemenkumham harus bisa memastikan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada praktek percaloan, harus bebas pungli, petugas responsif, prosedur yang jelas, biaya yang transparan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepastian waktu penyelesaian,” pesan Menkumham.
Menkumham juga memerintahkan seluruh Kepala Kanwil dan Kepala Divisi berperan aktif dan saling bersinergi untuk terus meningkatkan pemahaman dan internalisasi Pembangunan Zona Integritas seluruh satuan kerja di wilayahnya, sehingga mencapai target minimal 70 persen dari satker yang diusulkan bisa meraih predikat WBK/WBBM pada tahun 2020.
Sebagaimana diketahui bahwa Kemenkumham telah banyak menuai prestasi juga terobosan pelayanan yang menghadirkan inovasi telah dilakukan. Oleh karena itu sudah saatnya terobosan dan inovasi terbaik yang sudah ada bermanfaat untuk masyarakat, dan bisa dijadikan sebagai best practices standar pelayanan, sehingga dapat dipastikan kemenkumham memiliki stadar pelayan prima.
Usai mengikuti kegiatan tersebut secara virtual, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Anthonius M. Ayorbaba menyerahkan multivitamin secara simbolis kepada para pejabat dan pegawai di jajaran Kanwil Kemenkumham Papua Barat sebagai upaya untuk menambah ketahanan tubuh bagi ASN. (SM3)
