MANOKWARI – Insiden yang terjadi di Kota Sorong antara Satpol PP dengan Ketua DPD Partai Nasional Demorat (NasDem) Papua Barat, Dominggus Mandacan, dinilai sangat miris, bahkan hal tersebut semestinya tidak terjadi.
“Saya sayangkan Kader NasDem biarkan Bapak Ketua NasDem, yang juga adalah Gubernur Papua barat terjebak dan beradu argumen dengan Kasat Pol PP yang secara hierarki, tidak sebanding,” kata Daud Indou, Senin (23/8/2021).
Menurutnya, berbeda jika Ketua DPD NasDem Papua Barat, Dominggus Mandacan berdebat dengan Walikota Sorong, hal tersebut bisa sebanding.
“Kendati kehadiran Bapak Dominggus Mandacan sebagai Ketua NasDem Papua Barat, kapasitas Gubernur tetap melekat dalam dirinya. Maka, pengurus NasDem bukan biarkan beliau debat terbuka di ruang Publik,” ujar Daud.
Dari aspek kesiapan kegiatan, Daud menuturkan mestinya, H – 1 NasDem Sorong melakukan evaluasi sebelum membiarkan Ketua DPD NasDem Papua Barat diundang menghadiri kegiatan Vaksinasi.
“Kalau surat Ijin belum direspon, kenapa harus di paksakan agar beliau turun dalam kegiatan tersebut. Terus terang insiden kemarin memukul kami anak – anak Arfak. Orang tua kami, kepala suku besar pedalaman Arfak yang kami sangat hargai diperhadapkan dengan situasi demikian,” bebernya.
“Saya sangsi sekali terhadap kinerja Partai NasDem. Harusnya koordinasi, sterilisasi area dulu sebelum turunkan Bapak Ketua NasDem yang juga menjabat sebagai Gubernur. Selama kami anak-anak Arfak bersama dengan Bapak Dominggus Mandacan, selalu kami sterilkan situasi sebelum beliau diturunkan. Namun yang terjadi kemarin, sepertinya tidak ada tingkat sterilisasi, ketika Sat Pol PP datang menggunakan mobil dengan membunyikan sirene, ancam lalu hendak membubarkan kegiatan vaksinasi yang dihadiri oleh Bapak Dominggus,” sambung Daud yang juga salah satu politisi di Papua Barat.
Parahnya lagi, kata Daud kader NasDem membiarkan Ketua DPD NasDem Papua Barat ini hadir ditengah – tengah perdebatan. Seakan tidak ada panitia, harusnya urusan teknis seperti itu, tegas Daud dapat diselesaikan oleh Ketua NasDem Kota Sorong atau Kader NasDem yang lain yang harus beradu argumen dengan Sat Pol PP.
“Saya tidak terima dengan itu, Partai NasDem harus bertanggungjawab. Sebab ini untuk kedua kalinya beliau diperlakukan seperti itu oleh Kader Partai NasDem, setelah sebelumnya persoalan Rico Sia,”tegasnya.
Saat disinggung soal upaya Hukum yang dilakukan perihal insiden tanggal 21 Agustus 2021 di Kota Sorong, Daud menilai upaya Hukum tidak terlalu penting, sebab langkah yang dilakukan oleh Satpol PP ada benarnya, ia menjalankan aturan terutama mencegah jangan sampai terjadi kerumunan dalam kegiatan yang belum mendapat izin.
Dia berharap kedepan dalam urusan Partai, sebaiknya Partai NasDem mengundang Dominggus Mandacan dalam kapasitas sebagai Gubernur atau Pembina Partai Politik di Papua Barat, agar Protokol Pemerintah berfungsi secara optimal. (SM)
