MANOKWARI – Pemerintah dinilai belum menyiapkan sistem yang baik ketika mengeluarkan instruksi agar masyarakat berada di rumah guna menghindari penyebaran COVID-19. Akibatnya, meski sudah ada instruksi masyarakat tetap beraktivitas di luar rumah guna mencari nafkah dan untuk membayar kredit.
“Mereka (pemerintah) keluarkan instruksi, contoh masyarakat tinggal di rumah, (tapi) apa yang disiapkan di rumah. Apakah mereka siapkan kartu khusus untuk orang tidak mampu. Terus kerja samakan dengan sistributor satu terus dari distributor tinggal mengantar ke rumah-rumah secara online supaya mencegah jangan ada kerumunan, jaga jarak dan sebagainya sesuai dengan anjuran mereka. Tugas pemerintah kan harusnya membuat sistem itu,” kata Wakil Ketua DPRD Manokwari, Norman Tambunan, di gedung DPRD Manokwari, Rabu (8/4/2020).
Menurutnya, DPRD ingin memanggil pemerintah daerah untuk mendiskusikan sejumlah hal karena ada banyak keluhan masyarakat yang terkena dampak pandemik COVID-19. Salah satunya adalah masih adanya lembaga keuangan yang masih melakukan penagihan kredit meskipun sudah ada Instruksi Presiden mengenai penundaan kredit.
Norman mengatakan, pemerintah daerah yakni memperbanyak sosialisasi. Sebab, meski sudah ada anjuran tetap di rumah, masyarakat masih keluar rumah dan beraktivitas.
“Yang pemerintah perlu lakukan adalah memperbanyak sosialisasi. (Karena) hari ini kita lihat dengan mata, nyata di lapangan banyak orang berlalu lalang sesuka hati. Berarti mereka sendiri tidak mu mendengar instruksi pemerintah karena pemerintah juga tidak mempunyai solusi kepada mereka setelah memberikan instruksi. Ini yang saya minta,” katanya.
“Bagaimana orang membayar kredit kalau tidak bekerja. Orang juga mau bayar kredit, tapi mereka kredit untuk usaha, kalau usahanya menurun mau bayar pakai apa,” sambungnya.
Dia menilai instruksi Presiden terkait penundaan kredit bagi warga terdampak pandemik Covid-19 juga tidak tegas. Instruksi itu, menurut dia, harus dipertegas dan sosialisasikan di daerah. Sampai sekarang pun, masih ada kerumunan. Hal itu karena tidak ada solusi bagi mereka ketika harus stay di rumah.
“Sampai sekarang masih ada kerumunan karena pemerintah juga tidak kasih solusi, entah subsidi pangan, subsidi kredit atau apa. Saat ini pun harga sembako sudah naik. Tapi apakah pemerintah melihatnya atau tidak. Dia baca media sosial ini atau tidak, apa yang diminta oleh rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan pemerintah. Rakyat di atas segalanya. Rakyat minta bahan makanan pemerintah tidak siapkan,” tegasnya.
Dia pun menambahkan, langkah yang dilakukan Pemkab Manokwari untuk mencegah COVID-19 belum efektif.
“Saya rasa belum (efektif). Kenapa saya bilang belum. Kita sudah bicarakan anggaran ini sampai sekarang anggaran belum dicairkan. Ini ketidakseriusan karena anggaran ini dibutuhkan untuk membeli APD, masker dan lain-lain,” pungkasnya. (SM7)
