MANOKWARI, – Setiap tahun pemerintah mengucurkan dana desa/kampung. Besaran dana desa yang bahkan terus meningkat setiap tahun harus dikelola dengan baik dan benar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kampung.
“Anggaran yang dikucurkan oleh negara kepada kita di daerah bukan sedikit tapi banyak dan anggaran itu mengandung tiga mandat yakni dari Tuhan, pemerintah, dan rakyat. Oleh karena itu, kita harus mampu melaksanakan mandat ini secara baik. Semua keuangan yang kita kelola harus bisa menghasilkan hal-hal yang baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Manokwari, Hermus Indou, pada pembukaan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa bagi kepala kampung di Kabupaten Manokwari, Selasa (14/11/2023).
Pemkab Manokwari, lanjut Hermus, berterima kasih kepada BPKP Perwakilan Papua Barat, Kanwil DJPb Papua Barat, dan Kementerian Desa yang melaksanakan kegiatan tersebut untuk meningkatkan kapasitas aparatur kampung di Kabupaten Manokwari.
Dengan kapasitas, pengetahuan, pengalaman, dan skill yang baik dari aparatur pemerintah kampung diharapkan dapat membantu mereka untuk bisa mengelola keuangan kampung dengan baik.
“Kepada seluruh aparat kampung, mari kita hargai waktu ini dengan baik untuk mau belajar banyak hal yang belum kita pahami. Di sinilah tempat untuk kita belajar meningkatkan kapasitas. Banyak hal yang belum diketahui, masih ragu, atau belum dipahami jangan malu-malu bertanya. Lebih baik bertanya supaya segala sesuatu yang tidak jelas bisa menjadi jelas dan kita juga mempunyai kepastian dalam mengelola pemerintahan dan keuangan kampung dengan baik,” ujarnya.
Hermus menambahkan, kampung memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Jika ditunjang dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka kampung bisa menjadi lebih produktif yang diharapkan nantinya menjadi kampung mandiri.
Ketua panitia penyelenggara, Fajar Firmansyah, menyampaikan, sejak tahun 2015 pemerintah secara konsisten menganggarkan dana desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa untuk pemerataan pembangunan, penurunan kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Besaran dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun dan secara kumulatif dana desa yang telah disalurkan pemerintah sejak tahun 2015 hingga tahun 2023 mencapai lebih dari Rp538 triliun. Kabupaten Manokwari sendiri pada tahun 2023 telah menerima pagu dana desa sebesar Rp130,4 miliar untuk 163 desa, berdasarkan data dari DJPb Provinsi Papua Barat per 31 Oktober 2023.
Semakin meningkatnya dana desa dari tahun ke tahun, kata dia, harus diimbangi dengan akuntabilitas pengelolaannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
BPKP selaku aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP memiliki peran pengawasan dan konsultasi kepada pemerintah desa guna mengawal akuntabilitas perencanaan dan pemanfaatan keuangan pemerintah desa.
“Salah satunya dengan pelaksanaan workshop evaluasi ini dengan tujuan meningkatkan komitmen pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan daya dukung desa dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya. (SM7)
