MANOKWARI – Pemkab Manokwari mensyukuri raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Papua Barat secara berturut-turut dalam dua tahun terakhir. Prestasi itu akan terus dipertahankan di tahun-tahun mendatang.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan, opini WTP perlu disyukuri karena ada kemajuan yang dicapai dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Manokwari dilakukan berdasarkan tiga hal yakni penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah, terkait dengan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam implementasi pengelolalan keuangan daerah.
“Kita berharap capaian ini akan kita terus pertahankan pada tahun-tahun selanjutnya,” ujar Hermus usai membuka Musda II Perbasi Kabupaten Manokwari, Senin (17/5/2021).
Diakui Hermus, perolehan opini WTP bukan tanpa catatan. Catatan-catatan itu juga terkait dengan tiga hal dalam pengelolaan keuangan negara yakni penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam implementasi pengelolalan keuangan daerah.
“Tentu sebagai manusia yang diberi kepecayaan untuk mengelola keuangan negara termasuk aset daerah, tentu catatan-catatan yang kita dapatkan tentu terkait dengan tiga hal tadi, yaitu penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internalnya harus baik tetapi juga kepatuhan terhadap amanat perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dan catatan-catatan khusus untuk Pemkab Manokwari atau rekomendasi BPK RI dan daisampaikan kepada Pemkab Manokwari Sebagian besar telah dilaksanakan oleh Pemkab Manokwari dan ada sebagian kecil yang memang butuh penyelesaian 60 hari ke depan,” ujarnya.
Menurut Hermus, penyajian laporan keuangan Kabupaten Manokwari sangat baik. Oleh sebab itu, opini WTP yang diraih bukan mengada-ada.
“Saya pikir penyajian laporan keuangan kita di Kabupaten Manokwari sangat baik, sehingga opini WTP bukan sesuatu yang mengada-ada tapi itu adalah realitas yang kita dapat dan kita terima dari BPK RI,” tukasnya. (SM7)
