MANOKWARI, – Pemprov Papua Barat akan mengusulkan penambahan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) dan tambahan kuota BBM bersubsidi untuk Kabupaten Manokwari. Usulan itu menyusul adanya keluhannya nelayan akibat stok BBM bersubsidi yang terbatas.
“Pertama kami berkunjung ke pasar ikan berhubungan dengan stok BBM untuk nelayan di sana. Dan memang ditemukan stok BBM bersubsidi untuk nelayan terbatas. Kuota BBM untuk nelayan juga ada yang dialihkan ke tempat lain karena ketidakdisiplinan dalam penyaluran,” ujar Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere usai pertemuan dengan pihak Pertamina Manokwari, Kamis (28/12/2023).
Dalam pertemuan dengan Pertamina, menurut Temongmere, meminta agar kuota BBM bersubsidi untuk nelayan yang sebelumnya dialihkan dikembalikan.
Selain itu, menurut Temongmere, perlu ada penambahan SPBN karena hanya ada satu SPBN di Manokwari.
“Kalau memungkinkan Pemprov Papua Barat bekerja sama dengan Pertamina untuk tambah satu SPBN yang akan dikelola oleh BUMD proginsi. Ini dimaksudkan agar penanganan penyaluran BBM bisa optimal,” katanya.
Temongmere mengatakan bahwa pelayanan di Manokwari harusnya dua kali lipat. Sebab selain kabupaten, Manokwari juga merupakan ibukota Provinsi Papua Barat.
“Jadi pelayanan harus dua kali lipat karena kabupaten umumnya satu kali, maka Manokwari yang juga ibukota Papua Barat dua kali tingkat pelayanannya,” tegasnya.
Mengenai kuota BBM di Manokwari, menurutnya, masih terbatas. Karena itu, Pemprov Papua Barat akan bersurat ke Kementerian ESDM untuk penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Kabupaten Manokwari.
“Kewenangan mengatur kuota BBM adalah Kementerian ESDM. Karena itu, kami akan bersurat ke Kementerian ESDM supaya kalau bisa kuota BBM bersubsidi ditambah lagi,” tukas Temongmere. (SM7)
