MANOKWARI – Pilar Pemuda Rakyat Provinsi Papua Barat melakukan aksi di Depan Makalo Manokwari, Papua Barat, Senin (11/4/2022).
Aksi kali ini mendapat pengawalan ketat dari Aparat Kepolisian Resort Polres Manokwari Papua Barat.
Dalam tulisan spanduk, aksi menolak dengan tegas isu perpanjangan Presiden Jokowi 3 periode, menolak dengan tegas penundaan pemilu Presiden Tahun 2024. Penolakan DOB Papua Barat, menolak dengan tegas kenaikan Harga BBM, Menolak dengan tegas kenaikan harga bahan Pokok, menolak dengan tegas kenaikan pajak PPN.
“Kami ibu- ibu rumah tangga Menolak kenaikan BBM, harga barang bahan pokok dan menolak kenaikan minyak Goreng. Cukup dua periode saja. Tidak ada lagi 3 periode, kita ingin pemimpin baru ke depan ada perubahan. Saya selaku perempuan Papua menolak, DOB karena apa tidak memakmurkan dan tidak mensejahterakan rakyat Papua. Karena saat ini, rakyat menderita,”kata Yunita Mambor menyampaikan orasinya.
Koordinator Aksi, Galang Pahala mengaku, tujuan aksi gerakan ini semata- mata lahir inisiatif di daerah. Dan ini gerakan aksi nasional. Aksi kali merupakan isu nasional perlu di bangun di seluruh Indonesia.
“Bagi kami aksi solidaritas, mahasiswa dan pemuda. Dengan aksi serentak menjadi pukulan keras terhadap pemerintah teryata ada persoalan mendasar di daerah di seluruh tanah Papua ini perlu di perhatikan. Aksi ini memberikan tekanan dan pokok pikiran demokrasi itu, tidak hanya orang- orang memiliki pangkat dan jabatan. Tetapi di berikan kepada seluruh rakyat Indonesia,”ujarnya.
Menurutnya, kegaduhan yang dil lontarkan petinggi- petinggi negara sehingga berimbas pada persoalan- persoalan di daerah ini.
“Kemudian dari itu berdampak kenaikan harga BBM. Tidak hanya itu, kenaikan harga bahan pokok. Dengan kenaikan itu kit menolak apa menjadi keputusan dari Pemerintah Pusat. Kita tolak karena masih dalam situasi Pandemi Covid 19,”ungkapnya.
Ia menambahkan, BBM non subsidi di daerah kesulitan. Karena keterbatasan subsidi di tekan ke bawah akhirnya hanya beberapa orang saja yang mendapatkan subsidi.
“Mau tidak mau rakyat pasti akan tertekan dengan kebijakan ini. Sehingga beralih ke non subsidi. Sedangkan non subsidi sudah naik. Ini perlu ada kebijakan dari Kementrian terkait khusus pajak, PPN, BBM dan. Jadi secara keseluruhan kita tolak apa menjadi kebijakan pemerintah,”tandasnya.
Kapolres Manokwari, AKBP Parasian Herman Gultom melalui Kabag Ops Kompol Junaedy Weken mengatakan, dalam pengamanan aksi sebanyak 150 personel di terjunkan baik Brimob Polda Papua Barat dan Polres Manokwari.
“Pengamanan ini di lakukan atas perintah bapak Kapolres Manokwari. Kita sudah ploting di beberapa lokasi terutama anggota pelaksanaan patroli. Situasi saat ini aman dan kondusif,”pintanya. (SM)
