PPKM Wajib Diberlakukan di Manokwari

Suasana rapat koordinasi Optimalisasi Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Manokwari di ruang Sasana Karya kantor Bupati Manokwari, Kamis (1/7/2021).

MANOKWARI – Pemkab Manokwari akan melaksanakan empat (4) optimalisasi guna mencegah penyebaran Covid-19. Salah satunya adalah Optimalisasi Pengendalian, Pengawasan, dan Pencegahan.

Dalam Optimalisasi Pengendalian, Pengawasan, dan Pencegahan, ada tiga (3) hal yang segera dilakukan yakni pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), pembentukan dan pengaktifan Posko PPKM, serta peninkatan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Bacaan Lainnya

Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan berbicara mengenai optimalisasi, ada empat optimalisasi yang dilakukan. Pertama adalah optimalisasi pengendalian, pengawasan, dan pencegahan.

“Pertama tidak ada alasan bagi kita untuk berlakukan PPKM di Kabupaten Manokwari. Dan kita berharap, instruksi dari Gubernur Papua Barat menindaklanjuti instruksi dari Mendagri akan segera dikeluarkan supaya kita pun mengeluarkan instruksi yang sama, untuk membatasi kegiatan kemasyarakatan di Kabupaten Manokwari, terutama di pusat keramaian dan perjalanan keluar masuk Manokwari, dan termasuk aktivitas peribadatan di tempat ibadah. Ini perlu segera, apa pun ceritanya kita harus lakukan ini,” kata Hermus dalam rapat koordinasi Optimalisasi Pencegahan dan Penangananan Pandemik Covid-19 di ruang Sasana Karya kantor Bupati Manokwari, Kamis (1/7/2021).

Hal kedua, kata Hermus, yakni pembentukan dan pengaktifan Posko PPKM tingkat distrik dan kelurahan/kampung. Posko yang sudah aktif akan terus ditingkatkan kinerjanya, sedangkan yang belum ada posko akan segera dibentuk dan diaktifkan.

“Sesudah rapat ini kepala distrik dan lurah di Kabupaten Manokwari kita tindak lanjuti lagi, mungkin sore atau besok pagi kita rapat dan segera juga Posko PPKM kita bentuk dan aktifkan segera,” tegas Hermus.

Baca Juga:  Progres Capai 85 Persen Menteri Perhubungan Dorong Pengerjaan Runway Bandara Rendani Dipercepat

Di samping, lanjut Hermus, pemerintah juga akan berlaku tegas dalam pendisiplinan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan.

“Kita juga berupaya untuk perlu ada ketegasan dari pemerintah untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, ternasuk penerapan 3T yakni testing, tracing, dan treatment. Jadi ini segera. Kalau kita lihat persentase tadi angka kenaikan ini karena pada bulan-bulan sebelumnya banyak yang tidak melakukan testing, sehingga kita tahu bahwa Manokwari tidak ada Covid. Lalu kemudian orang banyak menganggap remeh,” katanya.

Menurut Hermus, testing harus segera dioptimalkan dan Posko PPKM yang dibentuk harus bisa menggerakkan seluruh masyarakat untuk melakukan testing.

“Itu tidak ada alasan, kita harus menggerakkan masyarakat semuanya untuk setiap hari atau satu minggu wajib testing. Jadi minggu ini dicek, minggu besok dicek supaya kita bisa memastikan kesehatan masyarakat kita di Kabupaten Manokwari,” tandasnya.

Pasi Ops Kodim 1801/Manokwari, Mayor Inf D. Mendrofa, mengatakan TNI dan Polri di samping melakukan pengamanan juga melaksanakan kegiatan penanganan Covid-19 sesuai instruksi pimpinan. Menurutnya, sesuai perintah Panglima TNI ke Kodam XVIII/Kasuarri, Babinnsa diwajibkan menggiatkan Posko PPKM.

“Kalau pendataan kita kemarin ada 23 Posko PPKM. Ini kendalanya, ketika Babinsa datang ke kepala kampung, ke ketua RT, mereka sampaikan tidak tahu,” ujarnya.

Paahal, setahu dia kegiatan Posko PPKM dibebankan ke kampung. Babinsa dan Bhabinkamtibmas hanya mendorong.

“Kemarin karena kendala itu Babinsa yang berinisiatif membentuk Posko PPKM. Jadi Babinsa dan Bhabinkamtibmas mendorong. Jadi sebetulnya kita hanya mendorong tapi melaksanakan karena kita ini diperintah,” tegasnya.

Menurutnya, Posko PPKM sangat efektif karena ruang lingkupnya juga kecil. Selain itu disampaikan oleh kepala kampung dan ketua RT.

Baca Juga:  Akses Kantor Pertamina Manokwari dan Kejati Papua Barat Diancam Ditutup

“Ini butuh kerja sama kita bersama, jadi satu kata satu perbuatan kita sampaikan itu mendukung rekomendasi itu, PPKM,” tandasnya.

Kabag Ops Polres Manokwari, AKP Edward Martua Pandjaitan, mengatakan untuk di Kabupaten Manokwari ada 24 Posko PPKM. Untuk itu, dia meminta bantuan dan dukungan pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat membentuk dan mengaktifkan Posko PPKM.

“Mohon bantuan untuk bisa menekan lagi kepada anggota masyarakat di lapangan, mungkin bisa ditingkatkan lagi. Selain jumlahnya juga untuk pelaksanaannya,” ujarnya. (SM7)

Pos terkait