MANOKWARI – Ratusan pencari kerja (Pencaker) di kota Manokwari mendatangi kantor Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Kamis (6/8/2020) sekira pukul 11.35 WIT.
Massa yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Pencaker Kabupaten Manokwari itu, mendesak MRPB sebagai lembaga kultur dan representatif dari orang asli Papua untuk lebih tegas dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Sejauh ini para pencaker menilai MRPB terkesan mengurung diri dan tidak ingin terlibat dalam setiap permasalahan yang dihadapi OAP, salah satunya hasil seleksi CPNS Kabupaten Manokwari yang dinilai tidak sesuai dengan amanat UU Otonomi Khusus.
“Hari ini MRP harus bertanggung jawab. Dimanakah MRP dan DPR Otonomi Khusus. Ini adalah lembaga yang dibentuk negara untuk meredam situasi di tanah Papua. Maka dari itu, tidak boleh diam membiarkan hak kami di rampas,” teriak koordinator aksi, Majanto Ullo.
Menanggapinya, Ketua MRPB melalui Pokja Adat, Samuel Kambuaya, memastikan MRPB tidak diam. Hal ini dibuktikan, dengan keberangkatan pimpinan MRPB mendampingi para pimpinan daerah untuk menindaklanjuti aspirasi para pencaker ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Ia pun ikut merasa kecewa dengan hasil seleksi CPNS yang hampir di seluruh kabupaten kota di Papua Barat tidak berpihak kepada orang asli Papua.
“Saat ini 3 ketua kami sementara mendampingi Gubernur Papua Barat dan para Bupati serta Wali Kota untuk bertemu dengn Mendagri dan Menpan di Jakarta, terkait dengan pencaker orang asli Papua yang tidak lolos CPNS hari ini, dan itu kami akui ini hasil yang sangat mengecewakan,” ujar Samuel.
Melihat situasi ini, Kambuaya berjanji akan mengawal aspirasi tersebut hingga terjawab oleh pemerintah pusat, sesuai harapan amanat UU Otonomi Khusus.
“Kami akan kawal untuk memperbaiki manajemen menjadi lebih baik. Kemudian Pokja Adat, Agama dan Perempuan, kami akan rumuskan aspirasi ini dalam suatu rekomendasi untuk selanjutnya diserahkan kepada ketua MRPB, dan secara berjenjang akan diteruskan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota, supaya hasil CPNS formasi 2018 yang sudah diumumkan agar di pending dulu,”katanya.
Samuel juga meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir seluruh pencaker orang asli Papua dalam penerimaan CPNS formasi 2019 yang rencananya akan di gelar akhir tahun 2020 ini. Tidak hanya itu, Dia mendesak pemerintah daerah untum melibatkan pihaknya dalam proses penerimaan hingga pelaksanaan seleksi CPNS ke depannya.
“Sambil menunggu hasil pertemuan di Jakarta, kalau bisa formasi 2019 ini diakomodir 100 persen untuk OAP dengan memperhatikan pencaker yang tidak lulus di formasi 2018. Kami juga akan minta kepada Gubernur, Bupati dan Walikota serta BKD untuk melibatkan DPR Provinsi, DPRD Kabupaten dan kami MRP sebagai tim pengawas khusus,” tandasnya.
Aksi tersebut dikawal puluhan aparat Kepolisian dan TNI. Usai menyampaikan aspirasi, massa lalu membubarkan diri dengan tertib. (SM3)
