MANOKWARI – Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, dari Pokja Agama, Edi Kirihio, meminta DPD Partai Golkar Papua Barat, mengambil kebijakan politik, menyikapi polemik yang terjadi di internal partai, yang berujung pada aksi pemalangan.
Edy menilai, aksi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan rasa ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu 17 April lalu, yang secara umum kuota orang asli Papua dalam tubuh legislatif terbilang minim.
Menyikapinya, MRP PB telah menyurati seluruh pimpinan partai politik, untuk mengambil kebijakan politik, dalam hal keberpihakan terhadap OAP.
Lanjutnya, DPD Partai Golkar jangan merasa terusik dengan adanya rekomendasi yang di keluarkan oleh MRP PB. Karena rekomendasi tersebut tidak bertujuan untuk mengintervensi keputusan internal partai, melainkan semata-mata untuk menjawab amanat konstitusi dalam hal ini Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus).
“Ini adalah kebijakan politik yang harus diambil oleh partai. Jangan merasa kami mengintervensi, karena yang duduk juga kan kader dari partai tersebut. Hanya di khususkan kepada orang asli Papua. Beberapa waktu lalu Pak Ketua sudah menyurati semua pimpinan partai politik, agar supaya kebijakan politik dapat di ambil.,” tutur Kirihio, Senin (7/10).
Meski dirinya menyadari akan hak-hak konstitusi partai, namun lagi-lagi hak kekhususan orang asli Papua, harus lebih di perhatikan.
Edy mengaku, kebesaran partai berlambang pohon beringin itu telah menunjukkan eksistensinya mulai dari pusat hingga ke daerah, oleh karena itu, dirinya meminta pimpinan partai dapat melihat dengan bijaksana situasi yang belakangan ini terjadi di Manokwari dan Papua Barat secara umum. Agat tidak terjadi konflik atau gangguan keamanan yang berkepanjangan.
“Sebenarnya ini intern mereka yang harus diselesaikan didalam partai. Jadi kalau boleh, Golkar sudah maju di Indonesia, di tanah Papua, khususnya di Papua Barat, maka Golkar harus berbuat yang terbaik untuk mengangkat orang asli Papua,” tandasnya. (SM3)
