Manokwari – Aksi babat rumput dan penambalan jalan yang dilakukan dengan melakukan pungutan kepada pengguna jalan meresahkan masyarakat. Karena itu, praktik pungutan liar tersebut harus dihentikan.
“Tambal jalan tidak boleh pungut. Itu meresahkan masyarakat. Saya minta kalau ada kerusakan jalan kalau mau menambal silakan menambal dengan sukarela tapi tidak boleh melakukan pungutan dari masyarakat yang menggunakan jalan. Itu dilarang,” tegas Bupati Manokwari, Hermus Indou, Senin (13/11/2023).
Jika ada kegiatan babat rumput dan tambal jalan disertai pungutan kepada pengguna jalan, menurut Hermus, Pemkab akan berkoordinasi dengan Polresta Manokwari untuk menangani yang bersangkutan.
Tidak hanya itu, menurut Hermus, saat ada orang meninggal lalu ditaruh drum di tengah jalan dan melakukan pungutan kepada pengguna jalan juga dilarang.
‘Kemudian orang meninggal ditaruh drum kemudian pungutan, itu juga dilarang. Dilarang semuanya,” tegasnya lagi.
Hermus mengatakan, jika mau menambal jalan yang rusak, maka dilakukan secara sukarela. Jika tidak, sebaiknya dilaporkan kepada aparat pemerintah setempat.
“Tapi kalau tidak lapor itu lurah, lapor kepala kampung setempat nanti dikoordinasikan. Kalau jalan itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau Pemprov atau kewenangan pemerintah pusat, ya biarkan PU di masing-masing level pemerintahan yang bertanggung jawab dengan jalan itu. Jangan masyarakat mau berpartisipasi tapi kemudian memungut dari masyarakat, itu dilarang,” ujarnya.
Untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum di Kabupaten Manokwari, Hermus meminta semua masyarakat yang mau babat rumput atau menambal jalan untuk tidak melakukannya.
“Aktivitas itu distop. Kalau ada kerusakan biarkan saja, nanti kita perintahkan untuk level pemerintahan yang terendah terutama distrik, kelurahan atau kepala kampung untuk berkoordinasi,” tandas Hermus. (SM7)
