MANOKWARI – Kelurahan Sanggeng terkenal dengan daerah rawan bahkan disebut zona merah kriminal, sehingga untuk merubah image tersebut, Lurah Sanggeng mengajak masyarakat menciptakan kelurahan Sanggeng sebagai Kelurahan Bebas dari Narkoba (Bersinar).
Ferdy Lalenoh, selaku lurah Sanggeng memberikan apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Papua Barat yang mencanangkan kelurahan Sanggeng menjadi Kelurahan Bersinar. Sebagai langkah awal, dirinya menuturkan telah diadakan pertemuan untuk susunan kepengurusan.
“Tentu kami pihak kelurahan berterima kasih dengan BNN yang punya program Bersinar untuk kelurahan Sanggeng,” ungkap Fredy Lalenoh, usai pertemuan bersama pengurus kelurahan bersinar, (27/4/2021).
Untuk mewujudkan program tersebut, kata Ferdy, pihaknya akan berkoordinasi dengan elemen masyarakat.
“Program ini sasarannya kepada seluruh masyarakat, makanya kita harus berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat yang ada, agar program tersebut bisa berjalan,” katanya.
Disebutkan Ferdy, struktur organisasi untuk menjalankan program tersebut akan melibatkan tokoh masyarakat, pemuda dan adat.
“Struktur ini merupakan representatif dari masyarakat, termasuk dari RT, RW kami libatkan,” tuturnya.
Ferdy berharap dengan adanya program Bersinar, seluruh masyarakat di kelurahan Sanggeng ikut mendukung program tersebut, sehingga stigma Sanggeng sebagai daerah merah atau rawan kriminal dapat dihilangkan.
“Saya yakin, stigma Sanggeng daerah rawan akan hilang, asalkan masyarakat turut mendukung program bersinar,” Ujarnya.
Sementara itu, penasehat Kelurahan Bersinar, drg. Indah Perwitasari, mengatakan pemberantasan narkoba, tidak dapat dilakukan BNN sendiri, sehingga perlu ada tim kerja atau Pokja sama seperti yang dilakukan di Kelurahan Sanggeng.
Diakui Indah, untuk menghilangkan image buruk atau rawan di kelurahan Sanggeng, harus dilakukan bersama sehingga Sanggeng benar-benar Bersih dan ada perubahan yaitu ekonomi meningkat, kesehatan baik dan bersih dari narkoba.
“ini merupakan satu paket yang harus dikerjakan bersama, BNN tidak sanggup lakukan ini, tapi kita harus kerjasama baik masyarakat, lurah, bupati, gubernur termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” tandasnya. (SM13)
