MANOKWARi – Meski mengalami penurunan di banyak wilayah di Indonesia, namun kasus Covid-19 masih terus terjadi. Oleh karena, penurunan kasus Covid-19 tidak boleh disikapi dengan eforia berlebihan.
“Kita tahu Covid ini masih terus berjalan. Memang di banyak wilayah termasuk di Papua Barat ini kita mendengar cerita dari Pak Wagub tadi sedang mengalami penurunan. Tetapi penurunan ini tidak boleh disikapi dengan terlalu eforia,” kata Sekjen PMI Pusat, Sudirman Said, dalam sambutannya usai melantik pengurus PMI Provinsi Papua Barat, Rabu (8/9/2021).
Sudirman menuturkan terjadi satu kasus di Jakarta akibat menyikapi kelonggaran dengan tidak bertanggung jawab. Untuk itu, tugas PMI adalah terus memberikan edukasi kepada masyarakat serta membagikan alat pelindung diri dan sarana penunjang protokol kesehatan agar penurunan kasus
Covid bisa terjaga.
“Tugas kita di PMI terus mengingatkan, melakukan edukasi masyarakat, edukasi publik, terus membagikan masker supaya penuruan ini bisa kita jaga dan betul-betul satu ketika Covid ini bisa pergi. Meskipun semua ahli mengatakan kita belum tahu kapan perginya, tetapi kalau kita bersama-sama menjaga disiplin kemudian mempercepat vaksinasi,” ujarnya.
Sudirman bersyukur karena di Papua tidak ada masalah terkait pasokan vaksin. Berbeda dengan di Pulau Jawa yang mengalami kendala karena pasokan vaksin akibat padatnya penduduk dan banyaknya warga yang ingin divaksin.
“Di sini rupayanya tantangannya bukan pasokan vaksin tapi adalah masyarakat yang masih enggan divaksin. Jadi tiap daerah punya tantangan sendiri dan di situlah hebatnya Indonesia, begitu besar, begitu beragam, dan para pemimpinnya berjuang untuk mengatasi keberagaman itu,” tukasnya.
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, mengakui persoalan di Papua Barat bukan pada stok vaksin yang terbatas seperti yang terjadi di Pulau Jawa, di Sumatera.
“Di sini begitu kita diberi vaksin, itu juga beban buat kami karena kami harus yakinkan publik, kami harus yakinkan rakyat kami bahwa vaksin itu aman,” ungkapnya.
Menurutnya, yang mengajak masyarakat agar divaksin itu adalah presiden, para gubernur, bupati, dan wali kota. Juga Panglima TNI, Kapolri, Panglima Kodam, Kapolda, sampai Dandim dan Kapolres. Orang-orang yang mengajak masyarakat tersebut adalah orang-orang yang bertanggung jawab dan setiap hari mengurus keselamatan rakyat.
“Terus isu atau informasi yang didengar dan dipercaya mengenai masalah vaksin ini isu dari mana, atau informasi dari mana. Yang mengajak itu siapa. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak jelas juga di mana,” katanya.
Namun menurut Lakotani, hal itu menunjukkan keragaman bangsa dan negara. Hal tersebut juga tidak menyurutkan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa rakyat harus diselamatkan.
“Program vaksinasi yang kita yakini memiliki dampak siginifikan terhadap bagaimana kita bisa mengendalikan wabah ini harus terus kita dorong bersama-sama dengan stekaholders, TNI-Polri, dan juga semua komponen anak bangsa di daerah ini,” tandasnya. (SM7)
