MANOKWARI – Biaya rapid test di Manokwari masih dipertanyakan masyarakat. Sebab, meski sudah ada edaran Menteri Kesehatan (Menkes), besaran biaya rapid test tidak sesuai edaran tersebut.
Bahkan, sejumlah mahasiswa ikut menyuarakan itu ketika mendatangi Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Rabu (15/7/2020). Mereka mempertanyakan biaya rapid test yang cenderung tidak mengikuti edaran Menkes, yang biaya tertingginya Rp 150 ribu.
Menanggapi itu, Koordinator Bidang Operasi pada Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Manokwari, dr. Alfred Bandaso, mengatakan, harga 1 unit rapid test saja Rp 160 ribu, sehingga bagaimana edaran Menkes diikuti.
“Logis nggak? Rp 160 itu per unit, kalau per dos pasti lebih mahal lagi. Terus kalau tarifnya 150 bagaimana? Apakah kita ikuti itu? Realistis sajalah,” kata Bandaso keoada wartawan di Posko Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Manokwari, Rabu (15/7/2020).
Besaran tarif rapid test yang di atas Rp 150 ribu itu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari ini, yakni di fasilitas kesehatan (faskes) swasta. Sebab, di faskes pemerintah rapid test gratis.
Namun demikian, menurutnya, saat ini stok rapid test sangat minim yakni tinggal 2 box atau 40 unit.
“Rapid test untuk warga ber-KTP saat ini tidak dipungut biaya, kenapa ribut lagi. Cuma stok rapid test minim, tinggal 40 pcs,” sebutnya.
Oleh karena itu, pihaknya kini mendatangkan lagi alat rapid test. Rencananya ada 5000 lebih alat rapid test didatangkan lagi.
Ditambahkan Bandaso, ada beberapa variabel biaya yang ikut dihitung jika melakukan rapid test di faskes swasta. Selain alat rapid test, ada biaya lain yang dibutuhkan untuk APD lengkap dan jasa petugas serta alat habis pakai lain seperti alkohol dan kapas.
Ditanya sekali lagi apakah memang betul-betul tidak bisa mengikuti edaran Menkes, dia mengatakan, pakai logika saja. Mengenai berapa harga yang pantas, dia mengatakan, belum ditetapkan.
“Saat ini masih rencana dan dibuatkan SK tapi disosialisasikan dulu. Sambil masyarakat berpikir kalau ada rapid yang harganya di bawah itu ada di sini tidak masalah. Kalau barang tidak ada. Mungkin saja kalau barang harga di bawah itu bisa,” katanya. (SM7)
