MANOKWARI – Setelah mendapat perintah dari Bupati Manokwari, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) kini melaksanakan tugas untuk mengkaji persoalan di RSU Manokwari. Ada tiga persoalan yang disampaikan tenaga medis dan karyawan yang dikaji APIP.
Sekda Kabupaten Manokwari, Henri Sembiring, mengatakan setelah Kembali dari RSU Manokwari pada Jumat pekan lalu, Bupati Manokwari langsung menggelar pertemuan. Pertemuan itu dihadiri Sekda, Asisten I, II, dan III, Kepala Inspektorat, serta Kepala Dinas Kesehatan Manokwari. Dalam rapat tersebut, Bupati Manokwari memerintahkan kepala Inspektorat, Asisten II, dan Kabag Perekonomian untuk membentuk tim guna menelusuri persoalan yang disampaikan tenaga medis dan karyawan saat melaksanakan aksi demo.
“Perintah Pak Bupati, Kepala Inspektorat dan dari Asisten II dan Kabag Perekonomian membentuk Tim APIP untuk menelusuri yang tiga poin yang disampaikan tenaga medis dan karyawan rumah sakit,” ungkap Sembiring di ruang kerjanya, Jumat (24/9/2021).
Menurut Sembiring, APIP meminta waktu selama dua minggu untuk melakukan kajian. Hasil kajian itu akan disampaikan kepada Bupati Manokwari.
“Tim APIP sementara bekerja. Waktu itu mereka minta waktu sekitar dua minggu. Nanti hasil kerjanya dilaporkan kepada Pak Bupati. Waktu itu Pak Bupati minta lebih cepat lebih baik, cuman kalau tim APIP kerjanya harusnya kerja independen jadi waktu itu mereka minta dua minggu,” imbuhnya.
Sembiring menambahkan, tiga masalah yang disampaikan tenaga medis dan karyawwan yang akan dikaji tim APIP yakni masalah PCR berbayar, dugaan direktur rumah sakit tidak bisa bekerja sama, serta dugaan pungutan liar (pungli).
“Tiga masalah yang ditelusuri itu soal masalah PCR berbayar, apakah regulasinya sudah benar atau tidak. Yang kedua, tidak bisa kerja sama. Jadi itu yang kedua. Dan ketiga dugaan pungli. Memang belum ada perbupnya. Itu saja yang ditelusuri kebenarannya. Sejauh mana kan wawancara orang rumah sakit semua,” pungkas Sembiring. (SM7)
