MANOKWARI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manokwari menemukan sejumlah permasalahan di hampir semua distrik saat dilakukannya pencoklitan oleh PPDP.
Hal itu terungkap saat tim PPL oleh Bawaslu Manokwari melaksanakan monitoring dan pengawasan dilapangan.
“Saat ini kita Bawaslu dari tingkatan Satker sudah melakukan pengawasan di lapangan. Kemudian hari terakhir kami Bawaslu sendiri turun monitoring terkait A.KWK yang menjadi acuan untuk pemutakhiran data, dan banyak sekali bermasalah,” terang Syors, Selasa (18/8/2020).
Ironisnya, kata Syors, dari hasil pemantauan terdapat 1 RT yang belum terdata. Tidak hanya itu, beberapa daftar pemilih tetap juga terjadi perubahan. Ini menurutnya dapat berpengaruh pada jumlah pemilih di pesta demokrasi pemilihan kepada daerah Bupati dan Wakil Bupati Manokwari 9 Desember mendatang.
“Ada banyak warga yang tidak terdaftar, bahkan yang meninggal juga masih ada, dan ada 1 RT yang tidak di data. Bukan saja di Manokwari Barat, di Distrik lain juga begitu. Ada DPT yang naik, dan ada DPT juga yang menurun,” tuturnya.
Dengan kondisi tersebut, Prawar mengingatkan agar dalam proses pemutakhiran data harus dilakukan sesuai amanat Undang-undang dengan mengacu pada daftar pemilih tetap yang terakhir di gunakan. Selain itu, DPT yang akan di lakukan pemutakhiran harus di sinkronkan dengan data penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat.
“Ketentuan di pasal 58 UU Nomor 10 Tahun 2016 itu kan menjelaskan bahwa pemutakhiran data yang di gunakan adalah DPT Pemilu terakhir. Tetapi di sinkronkan dengan DP4 dari Capil. Tapi faktanya kalau banyak warga yang tidak terdaftar dan yang meninggal masih ada, itu akan di bahas oleh Bawaslu. Semua Distrik bermasalah,” tutup Prawar. (SM3)
