MANOKWARI – Pembangunan ruas jalan Manokwari-Pegunungan Arfak (Pegaf) dan Manokwari Selatan (Mansel)-Pegaf merupakan janji Presiden Jokowi kepada masyarakat Kabupaten Pegaf. Karena itu, Kementerian PUPR didesak segera menuntaskan pembangunan ruas jalan tersebut sebagai pemenuhan janji Presiden Jokowi. Paling tidak, di tahun 2022 harus ada sebagian yang dibangun Kementerian PUPR.
“Kalau tahun 2022 tidak ada, berarti ada yang tidak beres,” ujar Bupati Pegaf, Yosas Saroi, pada rapat koordinasi bersama dengan Kementerian PUPR dan tim Kantor Staf Presiden di Manokwari terkait pembangunan dua ruas jalan tersebut, Senin (13/12/2021).
Pernyataan itu dilontarkan Saroi, menanggapi penjelasan pihak Kementerian PUPR bahwa di tahun 2022 tidak dianggarkan pembangunan ruas jalan ke Anggi, ibukota Kabupaten Pegaf.
Saroi menyatakan, masyarakat Pegaf merupakan masyarakat “gunung” dan wataknya lain, sama dengan yang ada di Pegunungan Tengah, Provinsi Papua. Karena itu, jangan sampai di tahun 2022 tidak ada pembangunan.
“Jangan sampai tiga tahun ini lewat lagi. Kepala negara datang lengkap dengan Panglima TNI, Kapolri, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri PUPR, baru Pak Menteri PUPR bawa mobil sendiri. Kalau lewat lagi saya rasa tidak percaya lagi. Apalagi masyarakat. Jadi saya minta tolong,” katanya.
Sekali lagi Saroi meminta agar di tahun 2022 ada pembangunan jalan ke Pegaf. Jangan sampai masyarakat berpikir yang tidak-tidak.
“Saya minta tolong tahun 2022 harus ada, sudah mulai beberapa kilo. Kalau tidak ada itu, ya Manokwari ini orang gunung yang kuasai. Jadi saya minta dengan hormat kita jaga wibawa negara ini ada di mana. Ini janji kepala negara, kepala pemerintahan yang mengurus dan mengatur negara ini ada di tangan Pak Presiden lewat Pak Menteri,” sebutnya.
Menurut Saroi, saat kunjungan Presiden ke Pegaf, Menteri PUPR menyetir mobil sendiri ke Pegaf.
“Kalau Bapak Menteri bawa mobil baru nikmati offroad Pegaf terus tinggal kenangan itu rasa sedihnya bagaimana, itu luar biasa itu. Kita berharap tahun 2022 harus ada. Kalau tidak saya kasih tahu kantor balai di Manokwari itu tidak punya apa-apa itu. Itu ada di wilayah tanah adat Suku Besar Arfak pedalaman Arfak dari gunung punya tanah,” imbuhnya.
Saroi menegaskan lagi agar di tahun 2022 harus ada realisasi pembangunan jalan ke Pegaf. Jika tidak, maka kepercayaan masyarakat kepada Presiden juga tidak ada.
“Jadi itu, saya tidak mau bicara banyak. Intinya 2022 itu sudah harus dimulai. Jangan jalan di tempat. Kalau tidak provinsi ambil alih, banyak, berarti tidak ada kepercayaan orang gunung terhadap kinerja daripada Bapak Presiden tersayang, Bapak Jokowi dan juga Bapak Menteri. Berarti menterinya pilih kasih, dia nikmati offroadnya Pegaf selesai bangun di tempat lain daripada yang pernah dia nikmati sendiri. Bawa mobil naik-turun, ke sungai, kali, jalan yang tidak baik dia tinggal nikmati. Jadi saya berharap jangan sampai kantor balai yang ada ini saya yang suruh masyarakat bakar karena masyarakat sudah tunggu terlalu lama,” tandasnya.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP, Helson Siagian, meminta pihak Kementerian PUPR untuk mencatat apa yang disampaikan Bupati Pegaf. Menurut Siagian, kemarahan Bupati Pegaf wajar karena sudah lama menunggu pembangunan jalan yang dijanjikan Presiden Jokowi oleh Kementerian PUPR. Kemarahan itu, lanjut Siagian, juga karena Bupati Pegaf sayang pada Presiden Jokowi dan Menteri PUPR.
“Jadi itulah wujud dari lammanya beliau menunggu, jadi wajar. Kita catat itu,” katanya.
Siagian mengatakan, ada dua alternatif yang bisa dilakukan untuk pembangunan jalan ke Pegaf. Pertama, Kementerian PUPR bisa melakukan revisi anggaran dan yang kedua adalah sisa lelang.
“Pak Bupati sebenarnya tadi waktu saya sampaikan ke Kementerian PUPR nanti tolong dilihat untuk 2022 ketika ada revisi-revisi atau pilihan kedua ketika masuk ke semester kedua itu sudah kelihatan sisa-sisa lelang. Kalau di PUPR disebut sisa lelang, itu bisa triliun. Jadi saya sebutkan dua kemungkinan tadi, itu bagi Kementerian PUPR diolah menjadi beberapa peluang yang mungkin dijajaki,” imbuhnya.
Siagian menambahkan bahwa hanya dua kemungkinan itu yang bisa karena melalui APBN 2022 sudah tidak mungkin lagi.
“Kalau kemungkinan-kemungkinan lain, ini kan karena sudah tuntas APBN 2022 jadi kalau untuk memasukkan lagi tidak mungkin, sehingga jalan keluar yang terbaik adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Saya percaya, tidak mungkin tidak diperhatikan,” pungkasnya. (SM7)
