MANOKWARI – Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan pemalangan kantor Distrik Manokwari Barat dan kantor Lurah Sanggeng hanya perlakuan segelintir orang.
“Kalau saya katakan sebagian kecil warga Sanggeng karena hampir sebagian besar warga Sanggeng tidak mendukung aksi tersebut. Hanya segelintir orang saja yang memang diperjuangkan karena ada kepentingan oknum ASN di Kabupaten Manokwari yang ambisi untuk mau menduduki jabatan itu dengan menonjolkan simbol-simbol kedaerahan. Katakanlah karena dia anak asli dan lain sebagainya mau supaya dia menjadi kepala distrik bahkan lurah di daerah itu,” ungkap Hermus usai mengikuti peringatan Tahun Baru Islam di Kampung Aimasi, SP-3, Distrik Prafi, rabu (11/8/2021).
Hermus mengaku memerintahkan Kasatpol PP untuk membuka palang di kedua kantor tersebut. Palang kantor harus dibuka karena banyak masyarakat membutuhkan pelayanan dari Pemkab Manokwari melalui kantor Distrik Manokwari Barat dan kantor Lurah Sanggeng.
Mengenai aspirasi agar putra-putra Sanggeng dilantik menjadi Kepala Distrik Manokwari Barat dan Lurah Sanggeng, Hermus mengatakan aspirasi tersebut pasti diperhatikan oleh Pemkab Manokwari.
“Tetapi perhatian Pemkab Manokwari dalam rangka pengelolaan kebijakan ASN di Kabupaten Manokwari saya kira kita lakukan secara bijaksana dan rasional. Tentu karena Distrik Manokwari Barat dan Kelurahan Sanggeng ada di pusat Kota Manokwari, sehingga kita akan melihat mereka yang memiliki kompetensi kuat dan mampu membantu bupati untuk bagaimana membenahi wajah Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat,” tegasnya.
Hermus juga meminta warga Sanggeng untuk menjaga citra mereka.
“Jangan membuat citra Sanggeng itu buruk dan jadi image yang negatif untuk seluruh masyarakat di Manokwari. Mari seluruh warga Sanggeng harus menjaga citranya di tengah-tengah sebagian besar rakyat Manokwari. Karena mereka ada tinggal di pusat kota, wajib untuk menjaga Manokwari dari hal-hal yang merugikan seluruh kepentingan masyarakat di Kabupaten Manokwari,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Karang Taruna Kelurahan Sanggeng, Robi Kambu, mengaku aksi pemalangan dua kantor di wilayah itu tidak ada koordinasi dengan semua masyarakat Sanggeng.
“Jadi kami warga juga bingung dengan pemalangan ini. Kami tetap dukung program pemerintah,” tegas Kambu.
Sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Sanggeng, Kambu mengaku tidak ada koordinasi dengan pihaknya terkait pemalangan itu.
“Sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Sanggeng tidak ada koordinasi. Kami dukung seutuhnya (pembukaan palang oleh Satpol PP) karena tidak ada koordinasi terhadap warga,” tandasnya. (SM)
