MANOKWARI – Sejumlah pemilik dan penjaga rumah makan mengaku pelanggan mereka berkurang karena pemasangan alat perekam transaksi online. Itu karena ada kenaikan harga 10 persen yang ditanggung oleh pelanggan.
Manajer Rumah Makan Wong Solo Manokwari, Fariz, menuturkan, sejak pemasangan alat perekam transasksi online ada perubahan di rumah makan tersebut. Banyak tamu, kata dia, komplain karena mungkin banyak yyang tidak tahu kalau ada PPN 10 persen ditangghung oleh customer (pelanggan).
“Tapi lama-lama mereka menerima itu. Tapi untuk saat ini Wong Solo kadang sepi kadang ramai,” katanya.
Pemasangan alat, menurut Fariz, juga berpengaruh terhadap pendapatan. Itu karena ada pelanggan yang baru mengetahui adanya kenaikan harga 10 persen karena pemberlakuan pajak tidak jadi makan di Wong Solo
“Jadi banyak yang lari. Tapi lama-kelamaan datang lagi. Karena ini juga bukan hanya di Wong Solo, di rumah makan yang lain juga dipasang semua. Cuma dari awal sekitaran satu minggu yang banyak lari. Kalau alat dipasang pada 1 Maret kemarin,” sebutnya.
Menurutnya, pemberlakuan PPN 10 persen juga sudah disampaikannya kepada pelanggan.
“Jadi mereka sudah mulai paham karena bukan hanya di Wong Solo yang begitu. Seluruh Indonesia sudah dipasang. Jadi kalau ada yang belum paham komplain, tapi kalau sudah paham enak,” ungkapnya.
Saat ini, kata dia, alat perekam transaksi online tetap berjalan, kecuali terjadi pemadaman listrik.
“Kalau mati lampu kami pakai nota biasa, tapi kalau nyala kembali diinput,” katanya.
Terkait pemasangan alat itu sudah tidak ada masalah, namun dia mengusulkan agar ada pembulatan untuk harga yang ada kelebihan Rp500. Sebab, koin Rp500 tidak diterima.
“Misalnya, untuk harga Rp15.500 sebaiknya digenapkan harganya menjadi Rp16 ribu karena kita juga tidak menerima uang koin. Terkadang kami ngambilnya separuh, misalnya Rp50.500, kami ambilnya Rp50.000 karena tidak ada koin. Kalau bisa enaknya digenapkan saja. Kecuali di Jawa Rp500 laku. Kemudian untuk tanggal dan jam tidak sama. Di sini (alat perekam transaksi online) mamsih jam 10 di sana sudah jam 12 untuk yang di barcode-nya. Jadi kemarin ada komplain kenapa tidak diinput, kok input terakhir jam sekian. Padahal jamnya tidak sama. Terus kadang ada gangguan, kadang mati-mati,” pungkasnya.
Sementara itu, penjaga Rumah Makan Minang Saiyo 2, Abdul Taqin, menuturkan, ada beberapa konsumen yang melakukan protes karena ada tambahan harga 10 persen. Karena itu, dia mengusulkan agar pembayaran pajak dilakukan secara manual seperti sebelumnya, tidak perlu menggunakan alat perekam transaksi online.
“Kalau menurut saya dikembalikan kayak kebijakan dulu saja, tiap bulan bayar berapa hitu aja, beres,” ungkapnya.
Sebelum pemasangan alat, katanya, pihaknya membayar pajak Rp350 ribu per bulan.
“Terus dialihkan pakai ini (alat), tidak tahu nanti dapatnya berapa. Dipasang pada akhir Maret, dan sejak 1 April dihitung. Mulai pasang pelanggan berkurang. Terasa sekali, apalagi pada bulan puasa. Setengah saja, sampai turun 50 persen karena faktor bulan puasa dan karena ada kenaikan 10 persen karena pajak, pelanggan tidak jadi makan. Bahkan, ada yang bilang kenapa pakai pajak, saya tidak makan pajaknya,” sambungnya.
Apalagi, lanjut Taqin, di daerah itu juga rawan karena ada oknum yang nakal dan bayar tidak sesuai harga.
“Orang kadang bayar pasa aja udah untung-untungan loh apalagi kasih naik harganya. Kalau saran dikembalikan ke semula saja, seperti yang dulu kan sudah berjalan baik juga. Lagi pula kalau pakai alat kayak transaksi online ini kita alatnya juga harus mendukung, kemudian namanya juga orang keluar dan masuk, takutnya alatnya terjadi apa-apa. Karena kemarin perjanjiannya kalau alat ini hilang, dicuri misalnya, disuruh diganti. Kalau kerusakan karena alam atau tidak disengaja, tidak diganti tapi kalau karena itu disuruh ganti. Merepotkan juga sebenarnya,” tukasnya. (SM7)
