MANOKWARI – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Manokwari, Jhoni Towansiba berharap masyarakat bijak menggunakan media social (medsos) saat memposting sesuatu apalagi sampai membawa nama instansi.
Hal ini disampaikan, Jhoni menanggapi pertanyaan salah satu masyarakat yang disampaikan melalui medsos (FB), Minggu (8/8/2021) malam. Ia berharap agar tidak menimbulkan persoalan, sebaiknya pertanyaan terkait bantuan pemerintah pada dinas yang dipimpinnya dapat langsung ditanyakan di Kantor.
Ia menjelaskan, untuk proposal yang masuk pada tahun 2020 akan diprogramnya pada tahun 2021, hal ini pun sebaliknya jika dimasukan tahun ini akan diprogramkan tahun depan, namun tergantung anggaran.
“Semua harus sesuai perencanaan bukan hari ini proposal masuk langsung cair. Ini harus diketahui, kalau proposal masuk tahun ini berarti dianggarakan untuk tahun depan, namun semua tergantung anggaran kalau cukup kalau tidak berarti tahun depan lagi. Proposal yang bersangkutan masuk tahun 2020 maka diprogram kan tahun 2021 ini,” terangnya, Senin (9/8/2021).
Namun, karena adanya Covid-19, anggaran di semua OPD dipangkas sehingga untuk proposal yang masuk pastinya dilihat kembali untuk dijawab karena menyangkut ketersediaan anggaran di dinas.
“Jadi jika ada informasi mari datang ke Dinas, jangan langsung diposting di medsos, biar dijelaskan agar dipahami dengan baik. Jangan dengar informasi dari orang yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi, petunjuk Bupati atau persetujuan Bupati kita tetap lakukan namun untuk tahun berikutnya. Kita tetap akan bantu semua proposal yang masuk secara bertahap sesuai anggaran yang ada,” pesannya.
“BBR tahun 2021 ada, namun saat ini masih tahapan administrasi belum dibagikan. Kita ini teman, sahabat, tim jika ada pertanyaan langsung datang ke Kepala Dinas sehingga kita jawab bisa rasa puas, jangan bicara di medsos bicara dimana-mana akan merugikan diri sendiri,” tandasnya. (SM)
