MANOKWARI – Rencana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Manokwari menambah kolam baru di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah pada tahun ini tidak terwujud. Sebab, pada tahun ini di dalam draf RAPBD Kabupaten Manokwari yang sekarang dalamm pembahasan di DPRD, tidak ada alokasi anggaran pembangunan kolam baru.
Kepala Bidang Persampahan DLH Kabupaten Manokwari, Maklion Ayatanoi, mengatakan, karena tidak ada anggaran Kabupaten Manokwari untuk pembangunan kolam baru di TPA, pihaknya akan bersurat ke Pemprov Papua Barat untuk meminta bantuan. Sebab, kolam baru sangat dibutuhkan.
“Kita sangatt butuh kolam baru. Sebab, jika dipaksa menampung sampah maka hanya bisa bertahan sampai bulan Agustus tahun ini. Atau paling bertahan sampai September tapi itu juga gunung sekali, kolam tertutup, sehingga sisanya kita mau buang di mana. Mudah-mudahan kita bersurat, ada jawaban dan diberikan bantuan itu. Jadi untuk sementara, untuk kolam baru tidak ada,” kata Ayatanoi di kantornya, Kamis (11/2/2021).
Selama belum ada kolam baru, menurut dia, pihaknya akan memaksimalkan alat berat untuk mengaturnya agar tetap ada tempat untuk membuang sampah di TPA.
“Kita berusaha tetap ada tempat di situ, sebab kalau sampai sudah tidak bisa di situ dan di jalan yang rata itu, maka tidak lama akan sampai di depan seperti dulu. Takutnya di akhir-akhir tahun atau bulan Agustus ke atas kita sudah kewalahan. Kita berusaha dan berharap daari pemprov bisa membantu kita atau memfasilitasi kita dengan kolam baru,” sambungnya.
Selain kolam baru, lanjut Ayatanoi, pihaknya tahun ini juga tidak bisa melakukan pengadaan armada baru. Padahal sebelumnya pihaknya ingin ada penambahan 10 armada sampah.
Tambahan 10 armada itu, menurut Ayatanoi, tujuh di antaranya untuk mengganti armada yang sudah tidak layak karena biaya perawatannya lebih tinggi dari biaya pemanfaatan. Sedangkan dua lainnya diarahkan ke arah Warpramasi dan satu ke Pantura.
“Sebenarnya itu rencana kita tahun ini, namun rencana itu tidak dijawab. Dicoret,” imbuhnya.
Demikian pula dengan rencana pembanguunan jembatan timbang, kata Ayatanoi, juga tidak terlaksana tahun ini. Padahal jembatan timbang itu sebenarnya sangat perlu karena untuk perhitungan sampah selama ini pihaknya hanya melihat kubikasi atau volume, sedangkan sebenarnya yang dilihat adalah beratnya.
“Makanya kita butuh jembatan timbang supaya data lebih valid, dan data yang kita isi di kementerian tidak perlu lagi dikonversi,” tukasnya. (SM7)
