MANOKWARI – Percepatan penurunan stunting adalah program strategis nasional yang harus dilaksanakan secara berjenjang dari pusat hingga daerah. Permasalahan stunting jika tidak ditangani secara serius, akan berdampak pada kualitas SDM ke depan.
“Penanganan permasalahan stunting tidak hanya oleh satu sektor, tapi harus dilakukan secara bersama-sama,” kata Kepala BKKBN Perwakilan Papua Barat, Philmona M. Yarollo, pada sosialisasi Pokja TPPS dan TPK Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Senin (12/12/2022).
Menurut Philmona, angka prevalensi stunting nasional saat ini masih tinggi di angka 24,4 persen. Sementara angka prevalensi stunting Papua Barat masih di atas angka nasional yakni 26,2 persen.
“Sedangkan Kabupaten Manokwari angka prevalensi stunting sebesar 26,9 persen, di atas angka provinsi,” ungkapnya.
Pemerintah, lanjutnya, menargetkan di tahun 2024, angka prevalensi stunting nasional menjadi 14 persen. Ini kerja yang tidak mudah, butuh komitmen dan kerja bersama.
Menurut Philmona, TPPS dibentuk secara berjenjang dari pusat hingga daerah sebagai upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting. Di Papua Barat, TPPS sudah terbentuk di semua kabupaten/kota dan distrik. Sedangkan di tingkat kampung sudah mencapai 80 persen.
“Untuk Kabupaten Manokwari kita berterima kasih karena dengan dukungan Bapak Bupati dan Ketua TP PKK, sehingga TPPS sudah terbentuk hingga di tingkat kampung,” sebutnya. (SM)
