MANOKWARI – Masyarakat Distrik Warmare kembali melakukan aksi menolak vaksinasi, Sabtu (18/12/2021). Aksi dilakukan dengan membawa poster yang isinya menolak pelaksanaan vaksinasi.
Dalam aksi itu, masyarakat sempat memblokade ruas jalan poros Manokwari-Sorong di daerah itu. Namun tidak lama blockade dibuka kembali setelah Bupati Manokwari, Hermus Indou, bertemu dan berdialog dengan masyarakat.
Hermus menilai aksi masyarakat itu hal yang wajar. Sebab, masyarakat Arfak memiliki tradisi adat istiadat yang tidak memungkinkan vaksinasi dilaksanakan.
“Tetapi saya sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat, tadi saya langsung ke Warmare untuk memberikan pencerahan di sana bahwa Pemkab Manokwari bahkan Pemprov Papua Barat sebagai subordinasi dari pemerintah pusat kita hanya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Jadi kita tidak boleh melarang untuk tidak boleh ada vaksinasi, itu salah. Tapi juga juga selaku pemerintah daerah kita tidak memaksakan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi. Kita memberikan kesempatan kepada semua masyarakat dan vaksin atau tidak itu hak asasi, silakan,” ujarnya.
Menurut Hermus, masyarakat yang mau divaksin silakan, yang tidak mau divaksin juga silakan. Namun dia mengingatkan bahwa akhir-akhir ini hampir di semua pelosok Tanah Air sudah dianjurkan agar jika beraktivitas ke pusat-pusat perbelanjaan, ke perkantoran, ke perbankan, wajib sudah divaksin. Salah satu persyaratan untuk bisa mengakses pelayanan di kantor-kantor pemerintah dan pusat-pusat perbelanjaan adalah harus sudah divaksin.
“Oleh karena itu, bagi yang mau supaya aksesnya dengan mudah dia bisa melakukan dan bisa mendapatkan pelayanan, ya dia wajib untuk vaksin. Tapi yang menganggap vaksin tidak penting bagi dia, ya sudah silakan, tapi jangan salahkan pemerintah,” tegasnya.
Tak hanya itu, menurut Hermus, pihaknya juga memberikan pemahaman kepada masyarakat agar jika tidak mau divaksin jangan melarang lain. Masyarakat juga tidak boleh melakukan aksi provokasi yang bisa merugikan kepentingan banyak orang.
“Kalau dia sendiri tidak vaksin ya sudah sampai ke dia saja. Tapi tidak boleh melarang orang lain yang mau vaksin dan juga memprovokasi sampai terjadi situasi-situasi yang kemudian merugikan kepentingan banyak orang. Ini yang tadi kita memberikan pemahaman kepada masyarakat,” katanya.
Pemkab Manokwari, lanjut Hermus, juga akan menggelar bersama Forkopimda untuk mencari solusi bagi masyarakat yang tidak mau divaksin, sehingga terhambat dalam mendapatkan pelayanan di perbankan dan pusat-pusat perbelanjaan. Termasuk para kepala kampung yang mau mendapatkan pelayanan di perbankan terkait Dana Desa/Kampung.
“Ini nanti coba kita rapatkan dan kita carikan solusinya agar masyarakat dalam hal ini tidak dirugikan. Kita berharap program vaksinasi tetap lancar dilaksanakan tetapi masyarakat yang tidak mau mengikuti vaksinasi juga tidak dihambat untuk bisa mendapatkan pelayanan di Kabupaten Manokwari. Jadi kita objektif untuk melihat situasi dan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat kita di Kabupaten Manokwari,” pungkasnya. (SM7)
