MANOKWARI – Kedatangan tiga petinggi negara yakni Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto, Kapolri, dan Panglima TNI ke Manokwari Provinsi Papua Barat, dengan maksud untuk menyalami masyarakat, usai insiden yang terjadi beberapa beberapa hari lalu.
Tiba di Manokwari, ketiganya langsung menuju Swissbell Hotel Manokwari, Kamis (22/8) pukul 15.30 WIT.
Dalam diskusi singkat, Menkopolhukam hanya menyampaikan pesan damai dari Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo.
Kepada sejumlah tokoh dan pimpinan yang hadir dalam diskusi disampaikan, segala masalah yang terjadi di Tanah Papua secara umum, disebabkan oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, kemudian ditunggangi oleh segelintir oknum yang tidak mampu menahan diri.
Menyikapinya, masyarakat dihimbau sabar dan tetap berfikir yang positif. Dalam menyelesaikan persoalan seperti ini, tentu tidak menjadi tanggung jawab sepihak, melainkan dapat di lakukan secara bersama-sama, dengan mengemukakan solusi cerdas dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kami di sini bukan untuk mematai-matai, tapi untuk menyalami saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat. Yang terjadi di Papua dan Papua Barat, itu semua karena ada oknum yang tidak bisa menahan diri sampai terjadi seperti itu. Modal kita menghadapi itu semua yakni sabar dan berfikir positif. Ini jadi pelajaran bagi kita, untuk selesaikan secara mufakat, agar tidak terjadi hal serupa,” pesan Wiranto.
Menkopolhukam pun mencontohkan betapa beratnya perjuangan para pahlawan, dalam mempertahankan keutuhan NKRI.
Dirinya kemudian memberi apresiasi kepada masyarakat, pemerintah daerah dan aparat keamanan, yang begitu cepat menangani kericuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat, tanpa jatuhnya korban jiwa.
Dirinya berjanji, akan menghukum siapapun yang menjadi penyebab gangguan keamanan dan ketertiban di NKRI.
“Merawat kebersamaan itu keniscahyaan, yang mau dan tidak mau harus kita rawat. Saya beri penghargaan kepada pemerintah, aparat, yang telah mengamankan situasi ini, tanpa ada kekerasan tengah masyarakat. Apapun yang kita lakukan karena melanggar hukum, pasti ada sanksinya,” tutup Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Republik Indonesia. (SM3)
