MANOKWARI – Sebanyak 20.000 peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dibiayai dari APBD Kabupaten Manokwari telah dinonaktifkan. Penonaktifan dilakukan karena keterbatasan anggaran Pemkab Manokwari dalam membiayai semua peserta penerima bantuan iuran (PBI) APBD.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Denny Jermy Eka Putra Mase, mengakui dari 26 ribu peserta JKN-KIS yang dibiayai oleh Pemkab Manokwari, 20 ribu di antaranya telah dinonaktifkan. Penonaktifan, menurut Denny, karena keterbatasan anggaran pemda untuk membiayai semua peserta PBI APBD.
“Alasan penonaktifan karena keterbatasan anggaran dari pemda, sehingga tidak bisa mengakomodir jumlah peserta sebanyak 26.000. Yang dinonaktifkan ini adalah peserta penerima bantuan iuran (PBI) APBD yang memang ditanggung oleh pemerintah daerah,” ujar Denny usai mendampingi Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, dr. Lily Kresnowati melakukan kunjungan ke sejumlah faskes di Manokwari yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Senin (21/02/2022).
Penonaktifan tersebut, lanjut Denny, juga berdampak pada pelayanan di fasiliitas kesehatan.
“Ini berdampak pada puskesmas dan rumah sakit pada saat dia mendapatkan pelayanan. Dia tidak bisa akses layanan karena nonaktif kartuya, kemudian dari segi income yang didapat puskesmas pun berkurang seperti kapitasi. Kemudian rumah sakit pun menjadi defisit karena klaimnya tidak bisa terbayarkan,” sebutnya.
Denny menambahkan pekan depan atau awal bulan Maret nanti pihaknya akan berkomunikasi dengan Pemkab Manokwari untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Ini beberapa hal yang nantinya ke depan direncanakan pekan depan atau aawal Maret kami akan komunikasi dengan pihak pemda baik Kabupaten Manokwari maupun Provinsi Papua Barat untuk bagaimana bisa mengatasi masalah kepsertaan yang dinonaktifkan ini dengan beberapa dinas terkait baik BPJS Kesehatan, dinas sosial, Diisdukcapil, maupun dinas kesehatan,” katanya
Sebelumnya, saat melakukan kunjungan ke Puskesmas Amban, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, dr. Liily Kresnowati, mendapatkan keluhan adanya banyak peserta JKN-KIS yang dinonatifkan.
“Keluhandi Puskesmas Amban itu tentang peserta yang tidak aktif,” sebutnya.
Pihaknya, kata Lily, akan meminta dukungan pemerintah daerah agar peserta JKN yang dinonatifkan bisa diaktifkan kembali.
“Jadi bagaimana supaya peserta JKN di Papua ini khususnya di Papua Barat yang sudah sebagian besar kabupatennya UHC, maka kita mengharapkan peserta JKN ini selalu terlindungi, tercover, sehingga tidak mengalami nonaktifasi,” imbuhnya.
Sedangkan untuk peserta PBI APBN, menurut Lily, tidak ada masalah.
“Jadi mudah-mudahan pemda mendukung untuk bisa mendorong, menjamin, dan mengaktifkan kembali penduduk tadi supaya mendapat layanan JKN,” harapnya. (SM)
