5 Komitmen BMP Manokwari, Sikapi Kondisi di Papua dan Papua Barat

5 komitmen BMP Manokwari menyikapi masalah di Papua Barat secara khusus Manokwari belum lama ini. (Foto:SM3)

MANOKWARI Menyikapi situasi yang hingga kini belum sepenuhnya kondusif, berbagai dukungan moril dikumandangkan organisasi masyarakat.

Seperti yang dilakukan Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih (DPC-BMP) Kabupaten Manokwari.

Bacaan Lainnya

Dimana, DPC-BMP Manokwari, mendukung Tanah Papua sebagai bagian dari wilayah NKRI yang sah.

5 komitmen yang disampaikan BMP Manokwari dibacakan Ketua DPC Barisan Merah Putih Kabupaten Manokwari, Yance Mara.

Komitmen pertama disampaikan atas nama masyarakat Papua Barat  menyatakan mendukung penuh Papua sebagai bagian yang SAH dari NKRI.

Tak hanya itu saja, mereka juga menolak adanya referendum di tanah Papua karena Papua adalah bagian dari NKRI. Dengan tegas menolak keberadaan kelompok separatis yang selalu menghasut masyarakat serta menganggu situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Barat, merupakan komitmen ketiga.

Komitmen keempat mendukung aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan anarkis di Papua Barat.

BMP Manokwari mengimbau, seluruh lapisan masyarakat yang ada di Papua Barat untuk tetap menjaga kerukunan dan kedamaian serta mendukung penuh pemerintah Indonesia dalam membangun tanah Papua.

Terkait situasi yang baru saja terjadi di kota Jayapura, Provinsi Papua, Yance berharap masyarakat di Papua Barat, khususnya di Manokwari tidak terpancing sembari menjalankan rutinitas seperti biasanya.

“Saya berharap, rakyat jangan terpancing dengan aksi yang terjadi di Provinsi Papua – Jayapura, tetap tenang dan lakukan aktifitas seperti biasa. Kita sebagai rakyat harus tetap mendukung penuh pemerintah Indonesia dalam membangun tanah Papua,” harap Yance.

Baca Juga:  SAR Manokwari Cari Dua Warga Biak Numfor yang Hilang Kontak

Tidak hanya itu, dirinya juga menghimbau masyarakat tidak melakukan segala bentuk aktifitas, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

“Untuk itu pergerakan-pergerakan yang menentang Pancasila dan UUD 1945, sebaiknya segera dihentikan. Pemerintah juga harus segera mengambil tindakan konkrit berdasarkan peraturan UU untuk menghentikan organisasi atau kelompok yang ingin mengacaukan stabilitas keamanan negara khususnya di Papua Barat,” tegasnya. (SM3)

Pos terkait