WAISAI, RAJA AMPAT – Menindaklanjuti Pertemuan ReSea Global Seascape Exchange yang telah menempatkan Provinsi Papua Barat Daya sebagai tuan rumah ajang pertukaran pengetahuan tingkat global yang diikuti oleh tujuh delegasi negara sahabat yang telah dilaksanakan di Hotel Ashton Kota Sorong, dilanjutkan dengan kunjungan langsung di Raja Ampat, khususnya melihat manajemen pengelolaan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD – UPTD) Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat, Rabu (11/02/2026).
Dalam pertemuan yang menjelaskan berbagai skema dan program serta langkah-langkah pelaksanaan regulasi yang dilakukan oleh manajemen pengelolaan BLUD UPTD KKP Raja Ampat, pertemuan yang diinisiasi Yayasan Konservasi Indonesia (KI) ini membuat delegasi dari tujuh negara yakni Madagaskar, Mauritius, Mozambik, Komoro, Tanzania, Kenya dan Sri Lanka merasa senang dan mendapatkan berbagai pemahaman dan informasi yang mereka butuhkan terkait pengelolaan kawasan perairan yang bukan hanya menjaga ekosistem laut, tapi juga memiliki dampak peningkatan ekonomi masyarakat.
Hal ini sebagai disampaikan, Menteri Muda untuk Industri Pertanian, Ketahanan Pangan, Ekonomi Biru, dan Perikanan Republik Mauritius, Gilles Fabrice David, dimana ia merasa terhormat mengikuti pertemuan ini. Disampaikannya, Republik Mauritius adalah negara kepulauan seperti Indonesia, dan memiliki tantangan, visi, serta ambisi yang serupa dalam memanfaatkan kekayaan ekosistem laut masing-masing. Ia menekankan bahwa dirinya telah belajar banyak dari kunjungan pertukaran ini terkait proyek bentang laut yang luas (large seascapes), dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia, serta para pemimpin perwakilan atas sambutan dan keramah-tamahan yang sangat hangat, serta pertukaran ilmu yang berkualitas tinggi hari ini selama mengunjungi otoritas kawasan konservasi perairan di Raja Ampat.
“Saya harus katakan bahwa saya cukup terkesan dengan adanya otoritas khusus yang mengelola kawasan konservasi perairan (KKP). Jelas ini adalah model yang akan saya coba bawa pulang ke negara saya—untuk memiliki badan, otoritas, tim, dan ahli khusus guna mengelola KKP dengan semestinya,” ujar Gilles Fabrice David.
Menurutnya, keberadaan pengelola KKP bukanlah sebuah sistem belaka, melainkan kebutuhan untuk melindungi kekayaan laut dan melestarikan keanekaragaman hayati laut, serta melindungi mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada kehidupan laut. Dirinya pun menyinggung tentang alat yang sangat praktis dan sederhana yang ia lihat di sini, yaitu perangkat tambat (mooring) ramah lingkungan yang digunakan untuk mencegah jangkar kapal merusak terumbu karang di dasar laut.
“Kita melihat sesuatu yang sederhana namun memiliki dampak yang sangat kuat dalam melindungi terumbu karang. Alat yang sangat sederhana, namun ingin saya terapkan di Mauritius karena kami menghadapi tantangan yang sama dalam melindungi laut kami,” lanjut Gilles Fabrice David
Bersama Gilles Fabrice David, Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Madagaskar, Manesimana Michael Fanomezantsoa dalam penyampaiannya kepada awak media, ia mengaku senang mendapatkan dan saling berbagi informasi tentang pengelolaan kawasan konservasi laut yang dilaksanakan di Raja Ampat. Menurutnya, banyak hal yang bisa dirinya implementasikan di negaranya, Madagaskar, khususnya dalam memanfaatkan secara berkelanjutan ekosistem hutan mangroves di pesisir, dimana ia mengatakan terdapat kemiripan antara Raja Ampat dan Madagaskar dalam hutan mangroves yang cukup luas.
“Kunjungan ini adalah yang terbaik bagi kami karena kami memiliki ekosistem yang sama, seperti hutan bakau (mangrove). Madagaskar juga merupakan negara kepulauan. Kunjungan ini memberikan contoh yang baik bagi kami, seperti homestay yang menjadi contoh nyata pariwisata berkelanjutan dari komunitas lokal. Contoh lainnya adalah hotel di ekosistem mangrove yang menunjukkan bagaimana investasi dan pemberdayaan masyarakat lokal dapat berjalan beriringan,” ujar Manesimana Michael Fanomezantsoa. (SM14)
