Manokwari – Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke depan harus terus menjadi bagian dari pengungkit kinerja birokrasi agar berbagai program pembangunan bisa terlaksana dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat. Korpri juga diharapkan mampu membaca dan menjawab tantangan zaman dengan memperkuat kompetensi digital dan budaya digital.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh melalui sambutan tertulis yang dibacakan Bupati Manokwari, Hermus Indou, pada upacara peringatan HUT Korpri ke-52 di halaman kantor Bupati Manokwari, Rabu (29/11/2023).
Fakrulloh mengatakan, berbagai program pembangunan digerakkan oleh kinerja birokrasi. Ibarat kendaraan, birokrasi adalah mesin yang mampu menggerakkan kendaraan tersebut.
Sebagai “mesin”, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima, sehingga bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan. Dapat dikatakan, baik atau buruknya kinerja pelayanan pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas birokrasi. Untuk memastikan birokrasi selalu dalam kondisi prima, maka dibutuhkan suatu ekosistem yang baik mulai dari aspek ideologi, budaya kerja, tata kelola kinerja, hingga kesejahteraan
“Oleh karena itu, Korpri ke depan harus terus menjadi bagian dari pengungkit kinerja birokrasi agar berbagai program pembangunan bisa terlaksana dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat,” katanya.
Sebagai aset bangsa, kata dia, ASN berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Pemerintah diharapkan menjamin kesejahteraan ASN melalui perbaikan komponen kesejahteraan ASN yang layak, pemberian pensiun bagi PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pemberian apresiasi atau penghargaan atas prestasi dan capaian ASN dalam membangun negeri.
“Dan saat ini pemerintah sedang mendesain sistem penggajian yang baru dengan model single salary system dan sistem pensiun yang lebih menyejahterakan. Kesejahteraan ini tentu saja harus diiringi oleh kinerja ASN yang lebih optimal,” ujarnya.
Dia juga mengemukakan bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami pesatnya perkembangan teknologi melalui pertumbuhan aplikasi digital untuk menjawab kebutuhan sehari-hari. Manfaat dari tren ini bukan saja dialami oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga oleh berbagai masyarakat di daerah pelosok.
Di sektor pemerintahan juga tengah terjadi transformasi layanan tatap muka (tradisional) menjadi layanan digital. Menurut data pemerintah, terdapat lebih dari 27.000 aplikasi digital di seluruh kementerian, lembaga pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Sayangnya mayoritas aplikasi digital tersebut tidak terintegrasi alias bekerja sendiri-sendiri, bahkan banyak yang tumpang tindih dan duplikasi.
Berkaitan dengam hal tersebut, menurutnya, pemerintah telah meluncurkan kebijakan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan mendorong keterpaduan dan efisiensi penyampaian pelayanan berbasis digital. Namun, implementasi SPBE masih menghadapi tantangan di berbagai sisi, terutama salah kaprah penyamaan upaya digitalisasi pemerintah dengan pembuatan aplikasi.
Akibatnya, publik ataupun ASN masih dihadapkan dengan proses birokrasi yang gemuk (excessive bureaucracy). Hal inilah yang menyebabkan mengapa kini pemerintah harus mengutamakan interoperabilitas antar-aplikasi digital existing.
“Harapan saya, Korpri mampu membaca dan menjawab tantangan zaman ini dengan memperkuat kompetensi digital dan budaya digital pada seluruh ASN di Tanah Air, membentuk layanan digital pemerintah secara terpadu mengutamakan kebutuhan warga,” tukasnya. (SM7)
