MANOKWARI – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua Barat mulai membangun sinergitas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat, dalam menyikapi maraknya penyalahgunaan narkoba dan lem aibon di tengah masyarakat.
Dalam pertemuan silaturahmi, Jumat (29/1/2021) malam, membahas sejumlah permasalahan penyalahgunaan narkoba serta lem aibon dan langkah konkrit pencegahannya.
Kepala BNN Papua Barat Kombes Pol. Rudi Hartono menjelaskan dari catatan sebelumnya Papua Barat masuk kategori zona rawan yang membutuhkan tindakan cepat untuk pencegahannya. Beberapa usulan yang disampaikannya yakni tersedianya alat X-rey di bandara dan pelabuhan harus memadai.
Tidak hanya itu, lini dasar menjadi tujuan utamanya dalam mencegah masuknya narkoba dan membentengi keluarga dalam hal ini anak-anak agar tidak menggunakan lem aibon.
“Konsep pencegahan yang akan saya gunakan ini adalah mulai dari keluarga, kelurahan, kecamatan, kabupaten sampai di tingkat provinsi. Oleh karena itu, kita akan kolaborasi dengan para pimpinan di semua lini itu. Menangkap, itu solusi terakhir kita,” beber Kombes Pol Rudi.
Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor yang di mintai tanggapan atas kondisi tersebut berjanji koordinasi intens dengan pemerintah daerah, terutama untuk ketersediaan X-rey di bandara dan pelabuhan. Tidak kalah penting juga soal keberadaan kantor definitif BNNP Papua Barat sebagai sarana penunjang kinerja.
“Pertemuan malam ini baru sebatas pada bangun komunikasi. Prinsipnya apa yang menjadi tugas DPR kami siap membantu. Kami akan dorong ke Sekda soal apa yang sudah dibicarakan sebelumnya. Saya pikir itu yang paling penting,” tandas Wonggor.
Lanjut Wonggor, kondisi yang nyata saat ini adalah penyalahgunaan narkoba dan lem aibon banyak dilakukan oleh anak-anak di usia produktif. Tentu jika dibiarkan akan semakin merajalela dan berpengaruh pada tatanan hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu, dirinya berjanji akan mendorong pemerintah untuk membangun rumah rehabilitasi kepada para pecandu narkoba maupun lem aibon.
“Banyak anak Papua yang terjerumus dalam narkoba dan lem aibon. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak boleh diam, harus berbuat yang nyata. Kita akan kawal, supaya pemerintah adakan tempat rehabilitasi,” tutupnya.
Sebagai wujud kesiapan DPR dalam mengawal dan bersinergi memerangi penyalahgunaan narkoba dan lem aibon, Senin 1 Februari pekan depan akan dilakukan deklarasi DPR Provinsi Papua Barat Bersih dari Narkoba (Bersinar). (SM3)
