MANOKWARI – Biro Otsus Setda Papua Barat sedang menurunkan tim untuk melakukan kajian terkait pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) di bidang pendidikan dan kesehatan. Hasil kajian ini nantinya akan disusun menjadi grand design kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan yang diharapkan menjadi pedoman bagi perangkat daerah teknis pengelola dana Otsus dalam merencakan program jangka panjang.
Kepala Biro Otsus Setda Papua Barat, melalui Kabag Data, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Otsus, Vitalis Yumte mengatakan sesuai usul dan saran dari para bupati/wali kota pada Raker Bupati/Wali Kota Bersama Pj Gubernur Papua Barat, diperlukan adanya grand design kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
“Dengan keinginan bersama yang telah disepakati, kami Biro Otsus sudah mulai membentuk tim dan tim kajian sedang melakukan kajian dengan mengolah pengumpulan data terkait di bidang pendidikan dan kesehatan. Kita berharap sebelum akhir November tim itu akan mempresentasikan hasil kajian terkait dengan grand design pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Menurutnya, grand design diperlukan untuk menyiapkan pedoman-pedoman kerja di bidang pendidikan dan kesehatan dalam kaitan dengan pembangunan bagi orang asli Papua (OAP). Grand design itu disiapkan untuk memudahkan perangkat-perangkat daerah pengelola secara teknis dalam menyusun rencana kerja jangka panjang.
“Kalau itu tidak disiapkan, maka akan terjjadi kesulitan. OPD teknis tidak bisa membayangkan target-target apa yang harus dicapai. Ini diperlukan karena pada periode yang lalu kita tidak siapkan ini, sehingga OPD-OPD itu kadangkala uang Otsus dipakai untuk membangun, kebanyakan itu dipakai untuk membangun sarana prasarana, infrastruktur. Sedangkan kebutuhan peningkatan SDM baik SDM OAP yang berkesempatan pendidikan maupun anak-anak sekolah dan tenaga-tenaga didik itu tidak diberikan porsi yang baik,” ungkapnya.
Penyusunan grand design kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan ini akan disusun bersama oleh Biro Otsus dan tim dari Unipa. Dia berharap para kepala dinas pendidikan dan dan kesehatan untuk memberikan dukungan.
“Kami berharap bahwa para kepala dinas pendidikan dan kesehatan di kabupaten/kota ikut memberikan support terutama penyediaan data-data yang diperlukan supaya data-data itu menjadi indikator untuk mengukur di mana kekurangan dan kelemahan lalu itu akan dibuat strategi-strategi ke depan yang perlu direncanakan, dirumuskan. Dengan demikian, akan memudahkan pengelola-pengelola pendidikan baik dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota maupun dinas kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan menjadi rujukan kerja rutin setiap tahun dalam tahun anggaran berjalan,” pungkasnya. (SM7)
