BPJS Kesehatan Manokwari Gelar Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Teluk Wondama

Manokwari – BPJS Kesehatan Cabang Manokwari menggelar Forum Komunikasi bersama Pemangku Kepentingan Kabupaten Teluk Wondama, Selasa (25/6/2024).

Kegiatan itu membahas dua agenda penting yakni data kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kemampuan anggaran Pemkab Wondama.

Bacaan Lainnya

“Forum ini sifatnya forum komunikasi. Ada dua topik utama yaitu terkait dengan data kepesertaan dan kesanggupan anggaran. Jadi yang dibahas kurang lebih konteksnya peserta dari berbagai segmen baik itu yang ditanggung pemerintah pusat melalui APBN (PBI JK) kemudian Jamkesda yang sifatnya dibantu oleh APBD, kemudian ada lagi tadi aparat Kampung, PNS, dan sebagainya. Itu dari sisi kepesertaan,” terangnya.

Sementara dari sisi anggaran, menurut Dwi, yang dilihat adalah kemampuan anggaran daerah untuk membiayai masyarakat sebagai peserta JKN.

“Dari 100 persen yang terdaftar, bobot terbesar 46 persen merupakan PBI JK yang dibiayai oleh APBN, sedangkan sebagian lainnya atau sekitar 20 persen adalah dibiayai oleh APBD. Jadi kita fokus di APBD-nya kurang lebih tadi sekitar Rp13.000 sekian,” katanya.

Dwi mengatakan, jumlah peserta yang dibiayai dari APBD Teluk Wondama tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menandakan bahwa kebutuhan akan pelayanan kesehatan terus bertambah.

“Yang kedua kita sama-sama tahu masyarakat sekalipun dia sudah terdaftar terkadang belum punya KTP, NIK-nya belum ada. Jadi begitu ada yang daftar baru NIK dan mau mendapatkan pelayanan itu kan juga menambah peserta,” pungkasnya.

Sekda Kabupaten Teluk Wondama, Aser Waroy, mengatakan program BPJS Kesehatan sangat penting bagi pegawai, pengusaha, dan masyarakat. Namun pihaknya masih terkendala pada data kepesertaan.

Baca Juga:  Jangan Khawatir, Selama Libur Idul Fitri BPJS Kesehatan Permudah Layanan kepada Peserta JKN

“Karena itu, komitmen kami setelah kembali dari sini kami akan memperbaiki data,” katanya.

Perbaikan data, menurutnya, perlu dilakukan karena masih ada masyarakat yang terkendala NIK serta data masyarakat yang sudah pindah dan sudah meninggal direvisi.

“Supaya tidak terkesan kami membiayai orang yang tidak ada di kabupaten Teluk Wondama,” ungkapnya.

Selain menyelesaikan masalah data kepesertaan, menurut Waroy, Pemkab Wondama juga melaksanakan kewajiban kepada BPJS Kesehatan.

“Kami berkomitmen menyelesaikan tunggakan-tunggakan terkait BPJS Kesehatan karena telah membantu kami dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya.

Waroy menambahkan bahwa dari sisi anggaran pada tahun ini Pemkab Wondama mengokasikan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk membiayai iuran peserta JKN.

“Proses ini sudah jalan dan untuk triwulan II sudah diproses hari ini untuk disetor ke BPJS Kesehatan,” tukasnya. (SM7) 

Pos terkait