MANOKWARI, – Clinton C. Tallo kembali terpilih secara aklamasi memimpin Pengprov Pertina Papua Barat masa bakti 2023-2027. Clinton terpilih dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) Pertina Papua Barat, Kamis (25/05/2023).
Usai terpilih, Clinton menyatakan akan membuat Pertina Papua menjadi lebih baik melalui prestasi. Karena itu, dalam masa kepemimpinnya kali ini pelaksanaan event-event pertandingan di daerah menjadi prioritas sesuai permintaan pengurus-pengurus Pertina kabupaten.
Menurut Clinton, setelah terpilih kembali, maka yang pertama dilakukan adalah mempersiapkan atlet tinju Papua Barat untuk mengikuti pra PON I di Makassar bulan Juli nanti.
“Kita baru selesai melaksanakan seleksi, sehingga atlet-atlet yang terpilih nanti akan dipanggil dan ditempatkan pada satu tempat untuk berlatih mempersiapkan diri mengikuti pra PON I di Makassar,” ujarnya.
Dirinya juga diberikan waktu 30 hari untuk menyusun struktur kepengurusan dan program kerja empat tahun ke depan. Pada periode kepemimpinannya sebelumnya, diakuinya masih banyak kekurangan, sehingga pada periode kali ini dengan belajar pada periode sebelumnya dirinya yakin bisa membangkitkan olahraga tinju di Papua Barat menjadi lebih baik.
Clinton pun meminta dukungan pemerintah, pihak swasta, dan stakeholders terkait, serta masyarakat olahraga tinju untuk memberikan dukungan agar bisa mengembangkan olahraga tinju di Papua Barat menjadi lebih baik.
“Intinya sebagai ketua umum saya akan berbuat yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya,” tegasnya.
Baca Juga: Pengprov Pertina Papua Barat Gelar Musprov Pilih Ketua dan Pengurus Baru
Clinton menambahkan, di periode kedua kepemimpinannya, pelaksanaan event-event di setiap kabupaten menjadi prioritas. Hal itu untuk menjawab masukan pengurus Pertina kabupaten dalam Musprov untuk mencari bibit-bibit petinju baru potensial.
“Saya prioritas setiap tahun akan bikin event-event di kabupaten. Ini bukan janji tetapi memang diharuskan. Karena itu, saya juga mengharapkan adanya kerja sama baik dari pemerintah Provinsi Papua Barat, KONI Papua Barat, pemerintah kabupaten, dan pengurus pertina kabupaten,” tukasnya. (SM7)
