Data Kepesertaan JKN Lebih Banyak Dibanding Jumlah Penduduk, Bupati Hermus Minta BPJS Kesehatan dan Dukcapil Harmoniasi Data

Bupati Manokwari, Hermus Indou, berbicara pada Forum Komunikasi serta Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan, Sarana Prasarana dan SDM Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Kabupaten Manokwari, Senin (14/03/2022).

MANOKWARI – Bupati Manokwari meminta agar ada harmonisasi data antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari. Harmonisasi data menjadi keharusan karena terjadi kesenjangan data kepsertaan BPJS Kesehatan dengan jumlah penduduk Kabupaten Manokwari.

“Saya ingin tegaskan terkait harmonisasi data kepesertaaan program JKN. Tadi kita melihat data yang ada di Dukcapil itu sekitar 192 ribu sekian, sementara data yang ada di BPJS lebih dari itu. Karena itu, kita berharap ini harus kita harmonisasikan. Jadi jangan sampai data yang ada di kita berbeda dengan data yang ada di BPJS. Nah, sekaranng dicarikan solusinya kenapa masalah itu bisa terjadi. Terjadi kesenjangan data itu kenapa. Ini yang penting kita carikan dan tidak boleh ada kesenjangan data,” tegas Hermus pada Forum Komunikasi serta Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan, Sarana Prasarana dan SDM Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Manokwari, Senin (14/03/2022).

Bacaan Lainnya

Hermus menegaskan, tidak boleh ada kesenjangan data. Sebab data kepesertaan itu terkait dengan kewajiban Pemkab Manokwari dalam melakukan perencanaan dan penganggaraan.

“Bagi saya itu tidak boleh. Kalau memang 192 ribu ya 192 ribu. Kalau misalnya dia berkembang naik ke atas itu persoalannya di mana. Apakah ada yang punya KTP ganda atau satu orang tapi membuat KTP dengan nama yang berbeda atau bagaimana. Ini musti dicarikan solusinya karena ini tentu terkait dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Manokwari yang tentu diharapkan setiap tahun dari aspek perencanaan dan penganggaran ini kita lakukan secara pasti. Dan juga kita berharap ini tidak menghambat BPJS dalam bermitra dengan Pemkab Manokwari dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kita,” imbuhnya.

Baca Juga:  Pastikan Pelayanan Publik Berjalan Baik, PT Jayapura Datangi PN Manokwari

Karena itu, Hermus berharap Dinas Dukcapil dan dinas terkait segera memastikan data tersebut.

“Saya berharap Dukcapil dan dinas terkait untuk segera memastikan data ini untuk bisa harmoni dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kepala BPJS Manokwari,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Deny Jermy Eka Putra Mase, mengatakan saat ini jumlah penduduk Kabupaten Manokwari sesuai data sebanyak 192.427 jiwa. Namun, pencapaian kepesertaan BPJS Kesehatan sampai dengan akhir Februari 2022 sebanyak 218.143 jiwa.

“Ini adalah data masyarakat di seluruh Indonesia yang menggunakan KTP Manokwari. Jadi bukan yang ada di Manokwari saja. 218 ribu lebih ini di seluruh Indonesia yang menggunakan KTP Manokwari untuk mendaftar menjadi peserta JKN. Jadi ini seluruh masyarakat yang menggunakan KTP Manokwari yang tersebar di seluruh Indonesia, bukan Manokwari saja. Artinya, untuk pencapaian kepesertaan di Kabupaten Manokwari kita sudah mencapai 113,36 persen,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Manokwari, Rustam Effendi, mengatakan data kepesertaan BPJS harus dicocokkan dengan data di Dukcapil karena data di Dukcapil sangat valid.

“Saya jamin data kami sangat valid,” tandasnya. (SM7)

Pos terkait