MANOKWARI – Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterauw, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manokwari, Senin (11/07/2022). Kedatangan Waterpauw diterima oleh Bupati Manokwari, Hermus Indou; pimpinan DPRD Manokwari; Sekda Manokwari, Henri Sembiring; Ketua TP PKK Kabupaten Manokwari, Febelina Indou; Ketua DWP Kabupaten Manokwari, Surjani Sembiring; serta para pimpinan perangkat daerah.
Dalam pertemuan di ruang Sasana Karya, Bupati Manokwari, Hermus Indou, menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi Kabupaten Manokwari. Menurut Hermus, Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat jauh tertinggal termasuk infrastrukturnya.
“Bandara kita tertinggal, jalan-jalan strategis di kota ini jauh lebih tertinggal. Di satu sisi pertumbuhan penduduk kita di kabupaten ini sudah mencapai 200.000 hari ini Bapak Gubernur, sehingga kebutuhan pemanfaatan ruang dan juga kebutuhan pemanfaatan infrastruktur di Kabupaten Manokwari juga sangat tinggi,” ungkap Hermus.
Saat ini, kata Hermus, Jalan Esau Sesa hampir sudah terjadi kepadatan yang luar biasa dan risiko kecelakaan juga sangat tinggi. Karena itu, diharapkan untuk dua tahun ke depan beberapa ruas jalan strategis di Kabupaten Manokwari menjadi prioritas untuk dibangun.
Masalah yang kedua, lanjut Hermus, yakni kawasan kumuh. Kawasan kumuh di Manokwari cukup banyak yakni di sekitaran Teluk Sawaibu dan pusat kota. Kawasan-kawasan ini juga menyimpan banyak masalah.
“Termasuk konsumsi miras, kemudian lem Aibon, termasuk juga narkoba. Bahkan dalam kejadian beberapa waktu terakhir ini, karena kawasan permukiman itu ada di tengah kota, kita bangun fasilitas sebagus apa pun kemudian dirusak, gampang dihancurkan, gampang dibakar dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Untuk itu, menurut Hermus, ke depan memang Pemkab Manokwari akan menerapkan kebijakan pengembangan kawasan transmigrasi lokal. Dengan kebijakan tersebut, beberapa permukiman strategis yang terdapat Kawasan kumuh direlokasi keluar dari kota agar pusat kota ditata jauh lebih produktif.
“Kemudian masalah kemiskinan juga masih cukup tinggi, sekitar 21 persen. Kita berharap ini juga akan kita tuntaskan sebagian dengan penataan kawasan kumuh di Kota Manokwari. Kemudian masalah RTRW bahwa RTRW kita belum mendukung untuk Manokwari ini bisa dibangun secara kompetitif dan memiliki fungsi-fungsi ekonomi yang produktif untuk mendukung kabupaten ini ke depan dan juga beberapa masalah-masalah lainnya,” pungkas Hermus. (SM7)
