DPRD Manokwari Temukan Overload Penerimaan Siswa Baru di SMPN 2 dan 6

Anggota DPRD foto bersama Kepala dan guru SMPN 2 Manokwari usai kunjungan ke sekolah itu, Jumat (3/7/2020). (Foto:SM7)

MANOKWARI – DPRD Manokwari berkunjung ke sejumlah sekolah untuk memantau pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB), Jumat (3/7/2020). Dalam kunjungan itu, DPRD menemukan adanya overload di dua sekolah, yakni SMPN 6 dan SMPN 2 Manokwari.

Ketua Komisi A DPRD Manokwari, Masrawi Ariyanto, mengatakan, peserta didik baru yang ingin masuk di dua sekolah itu membludak, sehingga tidak bisa ditampung sesuai kapasitas. Oleh karena itu, katanya, pihak sekolah melaksanakan strategi agar bisa menampung para peserta didik baru.

Bacaan Lainnya

“Contohnya di SMP 6  karena ruangan tidak mencukupi, strateginya ada yang sekolah pagi khusus kelas VII yang baru masuk ini sekolahnya siang,” ujar Masrawi kepada wartawan di SMPN 2  Manokwari.

Langkah itu diambil, menurut Masrawi, karena ruang kelas yang tersedia sebanyak 6 kelas, tapi dengan banyaknya peserta didik baru dibutuhkan setidaknya 11 kelas. Dengan demikian, ada kekurangan 5 kelas.

Persoalan lain yang ditemukan DPRD, menurut Masrawi, yakni kekurangan tenaga pendidik. Sebab, dengan tambahan 5 kelas tersebut, dibutuhkan minimal 10 tenaga pendidik lagi.

“SMP 2 juga persoalan juga sama. Kapasitas normal seharusnya 210 orang, ada kebijakan sekolah, sehingga overload, menampung kurang lebih 360 siswa baru. Jadi ruangan kelasnya nanti diatur pihak sekolah, sehingga semua peserta didik baru ini bisa terakomodir,” katanya.

Menurutnya, khusus SMPN 2 Manokwari kemungkinan masih ada penambahan peserta didik baru. Sebab, meski pendafaran telah ditutup, namun ada kebijakan sekolah untuk masih menerima peserta didik baru yang mah masuk ke sekolah itu.

Baca Juga:  Serahkan SK kepada 545 Guru P3K, Bupati Tekankan yang tidak Laksanakan Tugas akan Diberhentikan

Masrawi mengatakan, terkait persoalan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari menyampaikan akan memprioritaskan penambahan ruang kelas di perubahan anggaran 2020. Selain itu, ada kemungkinan penambahan tenaga pendidik juga, khususnya tenaga honor.

“Harapannya ada kontribusi juga terkait honor dari daerah, dinas pendidikan.  Selama ini sekolah menggunakan dana BOS saja. Jadi keluhan dari sekolah kalau bisa ada kontribusi dari pemda lewat dinas pendidikan. Ada pos anggaran yang disiapkan untuk tenaga honor yang ada,” katanya. (SM7)

Pos terkait