MANOKWARI – Meski realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2019 melebihi target, namun masih ada kelemahan terkait pajak dan retribusi daerah yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah masih belum transparansinya gambaran data potensi pajak dan retribusi yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Manokwari.
Ketua Fraksi Perindo DPRD Kabupaten Manokwari, Aloysius Siep, mengatakan, realisasi PAD Tahun Anggaran 2019 melampaui target. Oleh karena itu, Fraksi Perindo memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras Pemkab Manokwari. Diharapkan agar realisasi PAD selalu ditingkatkan.
Namun demikian, Fraksi Perindo meminta kepada pemda untuk memperhatikan beberapa kelemahan menyangkut pajak dan retribusi daerah.
“Di antaranya masih belum transparansinya gambaran dinas pungutan pajak dan retribusi memberikan data potensi pajak dan retribusi kepada DPRD Kabupaten Manokwari, sehingga bisa menghambat proses pengawasan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi dari para wajib pajak yang tidak taat asas dalam pembayarannya,” ujar Siep ketika menyampaikan pendapat akhir Fraksi Perindo dalam Sidang Paripurna DPRD Manokwari dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi tentang Pertanggungjawaban Pemkab Manokwari Tahun Anggaran 2019.
Sidang dilaksanakan di ruang sidang utama DPRD Manokwari, Selasa (18/8/2020).
Selain kelemahan itu, menurut Siep, kelemahan lain yakni kurangnya koordinasi dinas terkait dalam pelaksanaan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga menyebabkan hilangnya potensi pendapatn. Salah satunya potensi izin mendirikan bangunan (IMB), pajak parkir, pajak reklame yang tidak terlihat gambaran pencapaian target.
“Selain itu, mengingat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan juga mengelola potensi daerah, maka Fraksi Perindo memyampaikan kepada Plh. Bupati agar mengambil kebijakan komprehensif untuk mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Manokwari,” ujarnya.
Menanggapi itu, Plh. Bupati Manokwari, Edi Budoyo, mengatakan, pendapatan asli daerah dasarnya adalah data. Namun, data tidak semudah atau sesederhana yang dibayangkan.
“Itu sehingga data itu harus divalidasi pelan-pelan. Karena saat kami masuk dulu pendapatan daerah tidak ada data sama sekali. Oleh karena itu kita validasi data pelan-pelan dan syukur pelan-pelan itu hasilnya dapat meningkat bahkan over target. Yang tadinya sebelum kami memerintah dari tahun 2016 tidak pernah tercapai target kareba tidak ada data. Oleh karena itu, kira bersyukur bahwa saat ini sudah tercapai target, bahkan over target,” katanya.
Namun demikian, menurut Budoyo, jika ada masukan terkait masalah data, maka Pemkab Manokwari akan menindaklanjutinya.
“Jika ada masukan masalah data, ya kita harus validasi pelan-pelan,” tukasnya. (SM7)
