JAYAPURA, – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih (Uncen) Simon Wantik mengklaim Pemilu 2024 mendatang bakal menjadi pesta demokrasi terseru dari Pemilu sebelumnya.
Pasalnya, Pemilu 2024 nanti akan berbeda. “Oleh karena itu, BEM Uncen sudah memiliki program kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung Pemilu yang sukses, aman dan tanpa anarkistis,” kata Simon di Jayapura, Sabtu (28/1).
Simon menjelaskan Badan Eksekutif Mahasiswa berperan sebagai kontrol sosial yang diklasifikasikan ke dalam empat hal, yakni berperan sebagai pengawas dan pemantau pemilu, fasilitator, advokasi, dan edukator.
Lebih lanjut, Simon mengatakan BEM Uncen memiliki sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan Pemilu di beberapa daerah di Papua, antara lain terjadi konflik yang menelan korban jiwa. “Nah, kami ingin membuat sesuatu untuk menekan agar konflik itu tidak berlangsung anarkis yang memakan korban lagi, baik antarpendukung di tataran masyarakat atau korban dari kalangan aparat keamanan,” ucap Salmon.
Dia berharap pesta demokrasi tahun mendatang benar-benar berjalan baik sebagaimana harapan semua masyarakat Indonesia khususnya Papua. Baca Juga: Kabar Gembira dari KPU Soal Persiapan Pemilu 2024 di 3 DOB Papua,
“Kita di Papua harus menunjukkan bahwa Pemilu 2004 nanti, Indonesia merupakan negara demokrasi,” tegas mahasiswa Fakultas Kedokteran Uncen ini.
Tak hanya itu, terkait hajatan Pemilu 2024, BEM Uncen juga tentu mengantisipasi penyusup-penyusup atau penumpang gelap dalam setiap aksi mahasiswa di lapangan. BEM Uncen akan mendorong penghapusan sistem Noken dalam Pemilu 2024 mendatang.
“Penyusup-penyusup ini yang dapat membuat konflik yang mengancam Kamtibmas. Oleh karena itu, kita harus benar-benar selektif dan tingkatkan koordinasi,” ujar Simon.
Simon menjelaskan salah satu kegiatan BEM Uncen yang paling penting adalah mendorong penghapusan sistem Noken dalam Pemilu 2024 mendatang. Menurut dia, sudah seharusnya penyelenggara Pemilu menerapkan sistem one man one vote (satu orang satu suara) dalam menyalurkan hak suara.
Baca Juga: Klaim PLT Bupati Mimika setelah Jadi Tersangka Korupsi Pesawat: Di KPK Disetop!
“Perhatian kami lebih khusus di 3 wilayah provinsi DOB untuk tidak lagi menggunakan sistem Noken dalam pemilihan,” katanya.
Simon menuturkan Indonesia adalah negara demokrasi sehingga menghargai demokrasi dalam Pemilu dengan pemilihan one man one vote. “Menurut kami, selama ini sistem Noken menjadi sumber konflik sehingga banyak korban yang berjatuhan dalam setiap Pemilu mulai dari Pileg, Pilkada hingga Pilpres,” ujar Simon.
“Jadi, hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia itu harus kita hindari untuk mencegah aksi anarkis,” tegas Simon. (*)
