MANOKWARI – Penanganan masalah penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi harus inovatif untuk menjawab tantangan saat ini. Salah satunya adalah Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Salah satu jabaran dalam program ini yakni program pemulihan berbasis masyarakat.
Langkah ini merupakan wujud dari keseriusan pemerintah untuk menangani para penyalah guna narkoba dengan dukungan potensi yang ada di sebuah desa atau kampung. Dikarenakan persoalan narkoba bukan saja terjadi di kota besar namun sudah masuk ke daerah terpencil. Program ini juga penuh dengan kearifan lokal, dimana dari masyarakat untuk masyarakat.
Deputi Rehabilitasi BNN RI, Drs. Yunis Farida Oktoris, M.Si dalam sambutannya pada pembukaan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka uji kelayakan intervensi berbasis masyarakat melalui agen pemulihan di Papua Barat bersama Pemerintah Kabupaten Manokwari menyampaikan, Kabupaten Manokwari merupakan daerah bersejarah dimana Injil masuk pertama kali di Tanah Papua sehingga perlu peran semua pihak untuk memberantas narkoba.
Hal ini bukan tanpa alasan. Beber Yunis, saat ini Indonesia Bagian Timur merupakan ajang bagi orang-orang tertentu yang ingin merusak Indonesia, karena kekayaan Indonesia yang berlimpah secara khusus Papua.
“Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa, nomor I yaitu Papua. Ini membuat Papua semakin diincar. Saya harapkan peran aktif semua pihak untuk bersatu padu memberantas narkoba hingga desa-desa atau kampung,” ujar Deputi.
IBM, sebut Deputi dibentuk karena sulitnya akses rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Sehingga, Ia berharap agar pemerintah daerah dapat mengambil peran secara maksimal untuk memberantas narkoba.
“Instruksi Presiden No.6 Tahun 2018 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk berperan aktif menangani masalah P4GN, salah satunya penyediaan layanan rehabilitasi,” jelas Yunis.
Sementara itu,Wakil Bupati Manokwari, Drs. Edi Budoyo mengatakan ada tiga hal yang bisa merusak bangsa Indonesia.
“Narkotika, Korupsi dan Terorisme merupakan tiga hal yang bisa merusak bangsa, terutama narkotika karena dampaknya bisa kita rasakan langsung,” ujar Wabup.
“Kita komitmen untuk membangun SDM di Manokwari salah satunya menyelamatkan warga manokwari termasuk anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Semoga dengan FGD ini ada gambaran untuk memberantas narkoba serta apa yang bisa dilakukan untuk masa yang akan datang,” tambah Wabup.
Hadir dalam FDG tersebut, kepala OPD antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan, para lurah yang berada dalam lingkup Distrik Manokwari Barat, organisasi Gerakan Anti Narkoba (Granat) dan Relawan Anti Narkoba BNN Papua Barat serta tokoh masyarakat dan agama.
